Selasa, 04 August 2020

Djoko Tjandra Mulai Jalani Vonis Dua Tahun Bui

Sementara dititipkan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Nantinya Djoko Tjandra bakal ditempatkan di Lapas yang akan ditentukan kemudian oleh Ditjen Pemasyarakatan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Setelah proses penangkapan hingga penyerahan dari pihak Bareskrim ke Kejaksaan, terpidana Djoko Tjandra menjalani putusan Peninjauan Kembali (PK) No.12K/Pid.Sus/2009 yang telah inkracht van gewijsde (memperoleh kekuatan hukum tetap). Kejaksaan pun sebagai eksekutor rampung melaksanakan tugasnya melaksanakan putusan itu dengan menyerahkan Djoko Tjandra ke pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat.

“Tugas Jaksa telah selesai. Untuk penempatan terpidana menjalani hukuman pidananya menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Senin (3/8/2020). (Baca Juga: MPR Minta Penegak Hukum Buru Puluhan Buronan Koruptor Lain)

Dalam amar putusan PK 12K/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 menyebutkan, Djoko Tjandra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan secara berlanjut. Karena itu, Djoko diganjar hukuman pidana selama dua tahun penjara. Majelis PK pun membebankan Djoko membayar denda sebesar Rp15 juta dengan ketentuan bila tak dibayar, dikenakan hukuman pengganti pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, barang bukti berupa dana di escrow account atas rekening Bank Bali bernomor 0999.045197 milik PT Era Giat Prima sebesar Rp546, 4 miliar dirampas untuk dikembalikan ke negara.

Hari menegaskan putusan PK ini berkekuatan hukum tetap yang dilakukan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 270 KUHAP menyebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan Surat kepadanya.”

Dan, Pasal 30 ayat (3) huruf b UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian Pasal 54 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sejumlah UU, eksekusi kurungan badan terhadap Djoko Tjandra pada Jumat (31/7) pekan lalu dilakukan Kejaksaan sebagai tugas dan kewenangan jaksa. “Sedangkan terhadap eksekusi lainnya termasuk uang sebesar Rp546,4 miliar telah dilaksanakan oleh jaksa pada tahun 2009."

Sementara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Irjen (Pol) Reynhard Silitonga mengatakan eksekusi terhadap Djoko di Rutan Kelas I Jakarta Pusat hanya sebatas dititipkan. Nantinya, pihaknya bakal menempatkan terpidana Djoko Tjandra di Lapas yang bakal ditentukan kemudian. “Tugas Kejaksaan selesai, dan Djoko Tjandra menjadi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Jakarta Pusat,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua