Rabu, 05 August 2020

Begini Arah Pengaturan RUU Kejaksaan

RUU Kejaksaan berfokus pada upaya penguatan kelembagaan yang merdeka termasuk di dalamnya penguatan tugas dan wewenang Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa.
Agus Sahbani
Suasana rapat penyusunan Naskah Akademik RUU Kejaksaan bersama BPHN di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (3/8). Foto: Humas BPHN

Upaya memperkuat Kejaksaan Agung terus menjadi perhatian. Pemerintah dan DPR RI sepakat memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Prolegnas Prioritas 2020, awal Juli 2020 saat Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI.

UU Nomor 16 Tahun 2004 dinilai memiliki kekurangan, sehingga perlu optimalisasi penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dapat terpenuhi. Karena itu, RUU Kejaksaan dipandang perlu segera disusun dari sisi substansi agar mengakomodasi kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.

Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi mengungkapkan arah pengaturan RUU Kejaksaan berfokus pada upaya penguatan kelembagaan yang merdeka termasuk di dalamnya penguatan tugas dan wewenang Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa. Berkaitan dengan kewenangan, akan dilakukan reformulasi definisi jaksa, penuntutan, dan jabatan jaksa yang diselaraskan dengan asas single prosecution system, asas een en ondelbaar, dan dan asas dominus litis.

“Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan terkait kedudukan Kejaksaan dan Jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Untung saat rapat penyusunan Naskah Akademik RUU Kejaksaan bersama BPHN di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (3/8/2020) kemarin sebagaimana dikutip rilis BPHN. (Baca Juga: Pembentuk UU ‘Rombak’ Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik)

Kedudukan Kejaksaan dan Jaksa yang kontraproduktif dengan jaminan kemandirian dan pelaksanaan tugas dan fungsi ditengarai akibat tidak harmonisnya antar peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU ASN, UU KPK, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Peradilan Militer, UU Intelijen Negara, UU Pengadilan HAM termasuk peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewenangan Kejaksaan.

Kejaksaan Agung juga berupaya untuk mengakomodir jangkauan pengaturan seperti Integrated Criminal Justice System (ICJS); optimalisasi penyelesaian penanganan perkara; pelindungan kepentingan umum dan HAM; pertimbangan hukum, pengamanan pembangunan, dan kerja sama penegakan hukum. Selain itu, bidang pidana, intelijen penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman umum, perdata dan tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dalam dan luar negeri serta upaya preventif dan represif. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Prof R Benny Riyanto mengatakan untuk dapat dibahas bersama DPR, suatu RUU harus memenuhi kesiapan yang meliputi Naskah Akademik; Surat Keterangan Penyelarasan Naskah Akademik; draf RUU; Surat Keterangan Selesai Rapat Panitia Antar Kementerian; dan Surat Keterangan Selesai Harmonisasi RUU.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua