Selasa, 04 August 2020

KPPU Ingatkan Sharing Economy Harus Hindari Persaingan Usaha Tak Sehat

Praktik ini sudah sering dilakukan di industri telekomunikasi.
Fitri Novia Heriani
Foto: RES

Implementasi sharing economy di industri telekomunikasi merupakan hal yang baik asalkan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelakunya. Sharing economy di industri telekomunikasi justru harus bisa menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan menumbuhkan investasi.

"Beberapa perusahaan yang menerapkan sharing economy telah diberikan sanksi. Di luar negeri pernah ada Amazon dan Grab di Singapura, Malaysia serta Indonesia yang diberikan sanksi oleh pengawas persaingan usaha. Kita berharap manfaat dari sharing economy dapat semaksimal mungkin dengan dampak persaingan usaha yang seminimal mungkin," ujar Komisoner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih, dalam keterangannya.

Menurut Guntur, yang harus diperhatikan dalam sharing economy agar tak menjadi pelanggaran adalah tidak boleh ada pengaturan harga, pengaturan alat produksi atau sumberdaya untuk berproduksi sehingga menimbulkan kenaikkan harga, dan pengaturan area pemasaran. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kartel.

“Pelaku usaha tidak boleh melanggar aturan tersebut. Termasuk ketika ingin melakukan sharing economy di industri telekomunikasi. Jika ingin melakukan sharing economy di pasar yang bersangkutan, maka harus membuat joint venture. Boleh melakukan pengaturan produksi, namun harus melakukan joint venture,” ujar Guntur.

Guntur mengakui bahwa sharing economy merupakan keniscayaan. Namun di berbagai negara, pelaku usaha yang ingin melakukan sharing economy dengan mekanisme joint venture atau kerja sama operasi, diwajibkan untuk melapor kepada komisi persaingan usaha setempat. (Baca Juga: Urgensi Penguatan KPPU Hadapi Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Selain itu, melihat tantangan pengembangan dan perluasan cakupan infrastruktur telekomunikasi yang memerlukan investasi besar, Guntur menyampaikan bahwa investasi-investasi terbaik terjadi di negara-negara yang memiliki iklim persaingan usaha yang bagus.

Untuk itu, guna mendorong terjadinya percepatan pengembangan dan perluasan cakupan infrastruktur telekomunikasi, perlu dipastikan adanya persaingan usaha yang sehat antar operator telekomunikasi.

"Apa yang baik di negeri lain belum tentu baik diterapkan di Indonesia. Sehingga KPPU tak hanya memandang sharing economy itu sebagai industri yang besar dan efesien. Namun KPPU melihat tujuan dari sharing economy juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Guntur.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Nonot Harsono, mengatakan sharing economy dalam bentuk Sharing infrastruktur di industri telekomunikasi sudah terjadi. Mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu mengingatkan bahwa saat ini Sharing di industri telekomunikasi hanya sebatas sharing infrastruktur pasif seperti menara, backbone dan ducting. Sedangkan sharing infrastruktur aktif belum diperkenankan diberlakukan di Indonesia.

Saat ini, untuk sharing infrastruktur aktif seperti Open Access Networks (OAN) dan Mobile Virtual Network Operator (MVNO) belum dapat diterapkan di Indonesia.

Sharing hanya dapat dilakukan di jaringan backbone dengan skema sewa. Regulasi telekomunikasi Indonesia masih menggunakan UU 36/1999 yang berbasis kompetisi terbuka.

"Dalam konsep ini setiap perusahaan harus membangun jaringannya masing-masing. Dengan diwajibkan memenuhi komitmen pembangunan. Mereka harus melakukan efesiensi sendiri. Sehingga konsep sharing tidak bisa dijalankan," ujar Nonot.

Nonot menilai sharing infrastruktur aktif telekomunikasi tidak mendorong penggelaran infrastruktur telekomunikasi sehingga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan bandwidth jaringan telekomunikasi.

Agar tujuan pemerintah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan bandwidth jaringan telekomunikasi tercapai, Nonot menyarankan agar pemerintah dapat mengimplementasikan sharing pada teknologi baru.

"Ini disebabkan teknologi baru belum dimulainya investasi dan tidak ada kompetisinya. Dalam penerapan teknologi existing dimana telah terdapat investasi dan kompetisi, kebijakan sharing akan merugikan pihak yang telah berinvestasi," kata Nonot.

Selain itu, lanjut Nonot, sharing juga bisa dilakukan di calon ibukota baru. Pemerintah dapat mendesain sejak awal jaringan telekomunikasi di ibukota baru, termasuk untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua