Rabu, 05 August 2020

Tidak Terpenuhi Syarat Formil Jadi Alasan MA Tolak PK KPK

KPK akan mempelajari putusan dan membuka peluang langkah hukum lain, tapi penasihat hukum Syafruddin anggap kasus ini sudah selesai.
Aji Prasetyo
Syafruddin Arsyad Temenggung saat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) pada kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas putusan kasasi yang membebaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan penolakan itu karena PK yang diajukan KPK tidak memenuhi syarat formil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman itu sendiri bertanggal 16 Juli 2020.

“Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi  pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No. 04/2014,” kata Andi saat dikonfirmasi wartawan. (Baca: Pelaku Korupsi Divonis Ringan, KPK: Itu Urusan Hakim)

Syarat formil yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK ke MA. Sementara putusan MK yang dimaksud yaitu yang berhak melakukan upaya PK hanyalah terpidana atau ahli waris, bukan penegak hukum. Sama halnya dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jika PK tidak bisa dilakukan oleh jaksa.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengajuan PK sebenarnya merupakan upaya maksimal pihaknya dalam penanganan perkara ini. Sebab KPK memandang putusan dalam putusan kasasi ada beberapa alasan hukum sebagai dasar antara lain adanya kekhilafan hakim dalam memutus pada tingkat kasasi dan kontradiktif antara pertimbangan dengan putusan.

Namun sayang upaya itu ditolak MA sebelum adanya penunjukkan majelis hakim. Meskipun begitu Ali mengaku menghormati putusan tersebut. “KPK menghormati putusan MA untuk mengembalikan berkas perkara tersebut. Namun KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan tersebut, termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil berikutnya,” ujarnya.

Kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah menyambut baik putusan ini. Ia menilai apa yang diputuskan oleh MA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya syarat formil KPK sebagai penegak hukum yang mengajukan PK tidak tidak terpenuhi baik dari segi subyektivitas maupun obyektivitas.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua