Rabu, 05 August 2020

RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Bisa Antisipasi Modus Kejahatan Elektronik

Sangat penting

Sementara anggota Badan Legislasi (Baleg) Christina Aryani mengatakan fakta di lapangan banyak terjadi kasus kebocoran data, penyalahgunaan data, hingga jual beli data meskipun terdapat beberapa peraturan sektoral yang tersebar di beberapa UU. Seperti  kerahasiaan bank di UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  hingga UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU no.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Ternyata anggota dewan di DPR pun mengamati implementasi penegakan hukum atas sejumlah UU itu yang dinilai belum efektif. Akibatnya, beragam kasus bocornya data pribadi kerapkali berulang terjadi. Atas dasar itu, Komisi I DPR bersepakat keberadaan RUU PDP sangat penting untuk segera dirampungkan. “Kami sepakat kalau RUU ini sudah urgen sifatnya dan ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 yang targetnya harus diselesaikan di bulan Oktober ini,” harapnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar ini menambahkan komisi tempatnya bernaung menggelar rapat dengar pendapat umumm (RDPU) secara maraton. Mulai menyerap aspirasi dan masukan dari kalangan akademisi, asosiasi pelaku usaha, hingga koalisi masyarakat sipil. Atas dasar itu, Christina menilai Indonesia berkewajiban memiliki UU khusus terkait perlindungan data pribadi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua