Rabu, 05 Agustus 2020

Tiga Rekomendasi Komnas HAM atas Konflik Tambang Pasir di Perairan Sangkarrang

Salah satunya, menghentikan sementara segala bentuk aktivitas penambangan guna memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan dialog dan menyelesaikan masalah.
Ady Thea DA
Komnas HAM. Foto: Sgp/Hol

Kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan perusahaan asal Belanda untuk reklamasi di perairan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan, menuai kritik. Deputi Sekjen Kiara, Parid Ridwanuddin mengatakan secara administratif wilayah tersebut masuk kota Makasar dan tercatat dari 5 ribu penduduknya sekitar seribunya merupakan keluarga nelayan tradisional.

Keluarga nelayan itu terdampak aktivitas penambangan pasir laut di perairan Sangkarrang karena hasil tangkapan mereka turun signifikan. Akibatnya, keluarga nelayan harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Parid mencatat kegiatan penambangan itu dilakukan sejak Februari 2020.

Penambangan pasir dinilai merusak ekosistem di perairan tangkap nelayan, sehingga ikan kabur dari wilayah itu. Koalisi bersama nelayan telah menyambangi berbagai lembaga untuk menyelesaikan masalah ini termasuk di kedutaan besar Belanda. Dari pertemuan dengan pihak kedutaan besar Belanda di Indonesia Parid menjelaskan bahwa mereka mengakui perusahaan yang menambang pasir itu tidak melakukan konsultasi yang bermakna.

“Mekanisme pertambangan tidak dilakukan secara benar sesuai hukum di Indonesia karena tidak ada konsultasi publik yang baik di masyarakat. Maka penambangan ini harus dihentikan,” kata Parid dalam diskusi secara daring, Selasa (4/8/2002).

Parid mengingatkan UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memandatkan pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan di perairan Singkarrang. Sayangnya mandat ini tidak dilaksanakan pemerintah.

Mengacu Pasal 12 UU No.7 Tahun 2016, Parid memaparkan sedikitnya 8 strategi yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Pertama, penyediaan prasarana usaha perikanan dan pergaraman. Kedua, kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan pergaraman. Ketiga, jaminan kepastian usaha. Keempat, jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pergaraman. Kelima, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Keenam, pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman. Ketujuh, jaminan keamanan dan keselamatan. Kedelapan, fasilitasi dan bantuan hukum.

Advokat publik LBH Makassar, Edy Kurniawan, mencatat nelayan Sangkarrang sudah melakukan aksi protes sebanyak 5 kali. Aksi itu dilakukan dengan cara antara lain menghadang kapal penyedot pasir yang digunakan perusahaan, dan demonstrasi ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua