Kamis, 06 Agustus 2020

Ada Dissenting dalam Putusan PT DKI Jakarta di Korupsi Garuda

Emirsyah ajukan kasasi sementara Soetikno masih pikir-pikir.
Aji Prasetyo
Emirsyah Satar saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terdakwa Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dalam perkara pengadaan mesin pesawat maskapai Garuda Indonesia dan unit pesawat Airbus yang juga untuk masakapai Garuda Indonesia dan juga Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Mengadili, satu, menerima permintaan banding dari terdakwa melalui penasihat hukumnya. Dua, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor: 121/Pid.Sus-Tpk/2019 PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut," tegas Ketua Majelis Hakim Banding Andriani Nurdin dalam salinan putusan yang diperoleh Hukumonline.

Dikuatkannya putusan tersebut tidak hanya dalam segi pidana penjara, tetapi juga denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan Emirsyah. Hal itu berarti Emirsyah tetap dijatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama 3 bulan dan uang pengganti sebesar 2.117.315 dolar Singapura.

Menurut majelis ada beberapa pertimbangan pihaknya memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Di antaranya, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Emirsyah dalam perkara ini.

Majelis hakim banding menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Emirsyah Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua. Bagi majelis, pertimbangan dan vonis tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Emirsyah, Luhut Pangaribuan menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim tinggi sebab putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kliennya. Oleh karena itu Emirsyah melalui dirinya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “ES (Emirsyah Satar) sudah kasasi karena dirasa kurang adil,” ujar Luhut kepada Hukumonline.

Luhut pun membeberkan sejumlah alasan kliennya melakukan perlawanan atas putusan ini. Pertama perkara ini bermula dari Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Inggris, dari 8 negara yang disebut terlibat, hanya Indonesia yang menjadikan perkara pidana. Kemudian yang kedua ada juga nama perusahaan BUMN lain yaitu PLN yang ada dalam DPA tetapi tidak diusut oleh KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua