Kamis, 06 August 2020

Menyoal 'Pemangkasan' Kewenangan Pemda Terbitkan IMB dalam RUU Cipta Kerja

Nantinya, peran Pemda dalam penerbitan IMB bakal diganti menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). Peran tersebut tak lebih sebagai tukang stempel pemerintah pusat.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah terus “bernafsu” membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) di tengah masa reses. Sejumlah rumusan norma yang dibahas tentang penataan wilayah pemerintah daerah dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Sayangnya, dalam revisi UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja, kewenangan penerbitan IMB ini akan dihapuskan,” ujar anggota Komisi V Suryadi JP di Jakarta, Rabu (5/8/2020). (Baca Juga: Alasan DPD Tolak Sentralisasi Kewenangan Pusat dalam RUU Cipta Kerja)

Dia menerangkan peniadaan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan IMB terlihat dari penghapusan Ketentuan Umum UU No.28 Tahun 2002 dalam draf RUU Cipta Kerja. Nantinya, peran Pemda dalam penerbitan IMB bakal diganti menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). “Peran tersebut tak lebih sebagai tukang stempel pemerintah pusat. Sebagian besar prosesnya telah diambil alih pemerintah pusat,” kata dia.  

Selama ini dalam praktiknya, penerbitan IMB terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori bangunan gedung bagi kepentingan umum yang diperkirakan berdampak terhadap lingkungan, maka rencana teknis bangunan gedung harus melalui pemeriksaan/konsultasi tim ahli bangunan gedung yang dibentuk secaraad hocoleh Pemda setempat.

Kedua, bangunan gedung yang tidak berdampak penting bagi lingkungan. Rencana teknis langsung diperiksa oleh petugas Pemda setempat tanpa harus melalui pemeriksaan/konsultasi tim ahli bangunan gedung. “Seluruh proses itu dilaksanakan setelah pemohon menyerahkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).”

Melihat skema yang disodorkan pemerintah dalam draf RUU Cipta Kerja, proses pemeriksaan/konsultasi diubah yakni rencana teknis dikonsultasikan oleh pemerintah pusat sebelum masuk dalam SIMBG. Bagi rencana teknis yang telah memenuhi standar teknis dari pemerintah pusat, maka dapat masuk ke SIMBG dalam rangka mendapatkan PBG. Sayangnya, detil penjelasan terkait proses ini tak dijelaskan dalam naskah akademik.

“Tapi, ini justru dijelaskan melalui presentasi yang dibagikan oleh pemerintah kepada DPR,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu melanjutkan penjelasan pemerintah kepada DPR seolah pemerintah daerah masih memiliki kewenangan atas penerbitan IMB, yang nantinya diubah menjadi PBG. Namun bila ditelaah lebih dalam RUU Cipta Kerja, Pemda sebatas “tukang stempel” yang tak memiliki kewenangan dan peran apapun.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua