Kamis, 06 August 2020

Komnas HAM Sikapi Kasus Buruh Migran Indonesia di Sabah Malaysia

Buruh migran Indonesia yang dideportasi dan berada di tempat penahanan tahanan sementara dalam kondisi memprihatinkan. Komnas HAM mengindikasikan ada praktik perbudakan modern, sehingga kasus ini agar menjadi perhatian dunia internasional.
Ady Thea DA
Gedung Komnas HAM. Foto: Hol/Sgp

Persoalan yang dialami buruh migran Indonesia seolah tak pernah habis. Hasil penelusuran yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) periode Maret-Juli 2020 mencatat ada 900 buruh migran penyintas siksaan di pusat tahanan sementara (PTS) di Sabah, Malaysia. Mereka menunggu proses administrasi deportasi karena tidak memiliki dokumen.

Koordinator KBMB Musdalifah Jamal mengatakan periode Juni-Juli 2020, pihaknya melakukan wawancara dengan 33 deportan yang terdiri dari 17 laki-laki, 15 perempuan, dan 1 anak yang berasal dari Sulawesi, NTB, dan NTT. Mereka juga bertemu dengan deportan anak berusia 9 sampai 4 tahun. Secara umum buruh migran Indonesia yang dideportasi dan ditahan di PTS Sabah, Malaysia itu mengalami penangkapan, penahanan, menjalani hukuman penjara, penyiksaan di PTS dan dideportasi ke Indonesia.

“Dari hasil wawancara itu, kami menemukan ada suatu pola yang menunjukan praktik penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan di PTS telah berlangsung secara massal dan sistematis,” kata Musdalifah dalam diskusi secara daring, Rabu (5/8/2020) kemarin.

Deportan harus menunggu lama di PTS karena proses administrasi deportasi yang rumit dan tidak efisien baik di Malaysia ataupun Indonesia. Kondisi ini diperparah karena Gubernur Kalimantan Utara melayangkan surat kepada otoritas Sabah yang intinya meminta penundaan proses deportasi karena tidak memiliki anggaran untuk menerima deportan dengan menerapkan prosedur penanganan Covid-19.

Musdalifah mencatat sedikitnya 4 hal yang menjadi perhatian terkait penanganan deportan di Sabah, Malaysia. Pertama, kondisi dan perlakuan terhadap deportan di PTS tidak manusiawi. Kedua, penahanan berkepanjangan yang menyebabkan perampasan kebebasan tanpa alasan terhadap ribuan deportan atau tahanan keimigrasian. Ketiga, PTS menjadi institusi penyiksaan yang terjadi bertahun-tahun. Keempat, situasi yang tidak manusiawi itu juga dialami kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan usia lanjut.

Untuk persoalan di Indonesia, Musdalifah mengatakan proses deportasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah berjalan kacau. Muncul persoalan serius akibat pemerintah tidak siap mengantisipasi gelombang deportasi massal. Setidaknya, ada 4 masalah yang dihadapi deportan di Indonesia. Pertama, tidak tersedia fasilitas pengobatan di tempat penampungan BP3TKI di Makassar. Kedua, tidak tersedia layanan kesehatan mental. Ketiga, tempat penampungan BP3TKI di Makassar melampaui kapasitas. Keempat, tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus.

Dia mendesak pemerintah Malaysia untuk menghentikan dan mencegah penyiksaan di PTS. Memastikan akses rutin bagi lembaga HAM terpercaya untuk mekanisme pengawasan terhadap PTS. Menyederhanakan prosedur administrasi deportasi guna mencegah penahanan berkepanjangan. Menyelidiki dan menghukum pelaku kekerasan di PTS. Melakukan reformasi sistem hukum untuk melindungi buruh migran yang bekerja di Malaysia dan tidak mengkriminalkan buruh migran tidak berdokumen.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua