Kamis, 06 Agustus 2020

Panggilan Mengikuti Munas III Peradi-RBA pada Sabtu, 29 Agustus 2020

Munas bersistem daring ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 29 Agustus 2020 di Hotel JS Luwansa, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.
CT-CAT

Mewakili Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Rumah Bersama Advokat (DPN Peradi-RBA), Panitia Musyawarah Nasional (Munas) III memanggil seluruh rekan sejawat anggota Peradi, termasuk di antaranya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menghadiri rangkaian terakhir Munas III Peradi-RBA secara tatap muka. Sesuai rencana, munas bersistem daring/virtual ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 29 Agustus 2020 di Hotel JS Luwansa, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

 

Penyelenggaraan Munas III Peradi-RBA sendiri merujuk pada Pasal 32 Anggaran Dasar (AD) jo  Pasal 23 Peraturan Rumah Tangga (PRT) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait Korum, Hak Suara, dan Keputusan Munas serta Tata Cara Pemilihan Ketua Umum. Dalam kedua pasal tersebut, tertulis: musyawarah nasional (munas) dilaksanakan dengan sistem one man one vote (OMOV) melalui e-voting. Disebutkan pula bahwa sistem OMOV melalui e-voting ini berlaku pada pemilihan Ketua Umum DPN Peradi-RBA.

 

Selanjutnya, Pasal 14 AD jo Pasal 16 PRT tentang Masa Jabatan DPN jis Pasal 16 AD tentang Pemilihan Ketua Umum juga menerangkan, DPN diangkat oleh munas untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pelaksanaan munas. Terkait pemilihan ketua umum, calon ketua umum harus diusulkan sedikitnya oleh 5 (lima) cabang.

 

Sementara itu, Pasal 28 dan Pasal 30 AD jo Pasal 15 ayat 5 angka (3) PRT tentang Munas Berkala, Tempat, dan Panggilan Munas menyatakan, munas berkala diselenggarakan setiap lima tahun. Panggilan munas harus dilakukan secara tertulis dari, atau, atas nama DPN kepada DPC-DPC melalui website atau SMS.

 

Adapun persiapan pelaksanaan Munas III Peradi-RBA telah diatur dalam Surat Keputusan No. 1092/DPN-PERADI/X/2019 tentang Panitia Munas III Peradi jo Tata Tertib Munas III Peradi. Secara garis besar, Panitia Munas III Peradi diangkat dalam Surat Keputusan DPN Peradi yang tugas pokoknya adalah mempersiapkan pelaksanaan Munas.  Pada Munas III, terpilih Ketua Pelaksana, M. Syafei, S.H. dan Sekretaris, Lamria Siagian, S.H., M.H.

 

Terdapat enam agenda dalam Sidang Pleno Akhir Munas III Peradi, di antaranya:

 

1. Tanggapan DPN Peradi-RBA atas pembahasan LPJ yang dilaksanakan oleh DPC-DPC Peradi seluruh Indonesia dalam RAC DPC-DPC Peradi-RBA.

2. Penetapan demisioner Pengurus DPN Periode 2015-2020.

3. Penetapan bakal calon ketua umum menjadi Calon Ketua Umum DPN Peradi-RBA periode 2020-2025.

4. Pemilihan ketua umum dan penetapan ketua umum terpilih periode 2020-2025.

5. Penetapan dan pengesahan ketua umum terpilih untuk periode 2020-2025.

6. Serah-terima hasil Munas 2020 kepada Ketua Umum Terpilih periode 2020-2025.

 

Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan

Dengan memperhatikan beberapa saran dari Ketua-Ketua DPC Peradi, apalagi mengingat kondisi Indonesia—khususnya Jakarta yang belum pulih dari pandemi Covid-19 atau menunjukkan kurva landai, Panitia Munas III mengimbau agar peserta yang ingin hadir secara langsung dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua