Jumat, 07 August 2020

Mengawal Kepentingan Daerah Lewat RUU Cipta Kerja

DPD fokus terkait pasal-pasal yang mengatur kewenangan daerah. Pemerintah telah merekonstruksi penyusunan pasal-pasal dan memberikan kewenangan daerah dalam perizinan.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus dibahas Badan Legislasi, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga negara yang mewakili seluruh daerah, DPD terus mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja terkait kepentingan daerah. Sebab, sebagian kewenangan pemerintah daerah bakal dipangkas atau diambil alih pemerintah pusat terutama dalam hal perizinan.     

“Kepentingan daerah harus menjadi fokus tim kerja DPD yang khusus dibentuk membahas RUU Cipta Kerja,” ujar Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat koordinasi DPD di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8/2020) kemarin. (Baca Juga: Alasan DPD Tolak Sentralisasi Kewenangan Pusat dalam RUU Cipta Kerja)

La Nyalla menegaskan tim yang mengawal proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja cukup serius. Ada sekitar 20 senator yang masuk dalam tim tersebut.  Dia meminta agar tak boleh ada satu pasal dalam RUU Cipta Kerja pun yang berkaitan kepentingan daerah yang luput dari perhatian.

Anggota tim kerja DPD RUU tentang Cipta Kerja, Hasan Basri melanjutkan sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja bakal menjadi fokus pembahasan di internal DPD. Dia mengatakan sejumlah pasal dalam draf RUU Cipta Kerja mesti diakui melucuti sejumlah kewenangan daerah. Dia berjanji bakal terus mengawal dan mengkritisi sejumlah pasal terkait kepentingan daerah. “Sedikitnya ada 174 pasal yang akan kami ‘pelototi’,” kata Hasan usai mengikuti Rakor DPD RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Wakil Ketua Komite II DPD ini menunjuk tentang pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK). Begitupula norma tenggat waktu yang ditetapkan pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, sesuai pelaksanaan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Prioritas Pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat. Bila melihat rumusan aturan tersebut, pemerintah daerah hanya sebagai penggembira dari masuknya investasi-investasi dalam jumlah besar. “Pemerintah daerah sama sekali bukan regulator,” kata dia.

Senator asal Kalimantan Utara itu melanjutkan pasal-pasal krusial terkait dengan pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintah, dan lainnya pun merugikan daerah. Menurutnya, RUU Cipta Kerja yang disusun menggunakan metode omnibus law boleh dibilang jauh dari sempurna. Namun, RUU Cipta Kerja terkesan amat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua