Jumat, 07 Agustus 2020

Bahas RUU Cipta Kerja di Masa Reses, DPR Dinilai Ingkar Janji

Pemerintah dan DPR diminta untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan meminta dinas ketenagakerjaan memperkuat pembahasan RUU Cipta Kerja di daerah.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat sipil medio Juli 2020 silam ternyata tidak menyurutkan pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Bahkan, di masa reses saat in, Baleg DPR tetap membahas datar inventatisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.  

Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, mengatakan saat demonstrasi buruh dan elemen masyarakat sipil di depan gedung DPR/MPR, Kamis (16/7) lalu, DPR berjanji tidak akan membahas RUU Cipta Kerja di masa reses. Ternyata janji itu tidak ditepati karena Baleg terus melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Pada saat aksi 16 Juli 2020 lalu, DPR berjanji mau menghentikan pembahasan di masa reses, tapi ternyata itu tidak terjadi. Ini bukti mereka tidak berpihak kepada rakyat yang saat ini berjuang melawan pandemi Covid-19,” kata Nining dalam jumpa pers secara daring, Kamis (6/8/2020). (Baca Juga: Alasan DPD Tolak Sentralisasi Kewenangan Pusat dalam RUU Cipta Kerja)

Nining menilai sejak awal penyusunan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) sangat tertutup. Oleh karena itu, substansi RUU Cipta Kerja jauh dari harapan rakyat karena mengedepankan investasi dengan mengesampingkan keadilan, demokrasi, dan HAM.

Nining mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan mencabutnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan buruh bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yakni menggelar demonstrasi pada 14-16 Agustus 2020 di depan gedung DPR/MPR dan sejumlah daerah.

Koalisi juga menegaskan bahwa mereka merasa tidak terwakili oleh tim tripartit yang dibentuk pemerintah untuk membahas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui tim tripartit ini terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Tapi belakangan, setidaknya 2 organisasi buruh yakni KSPI dan KSPSI menyatakan keluar dari tim tersebut.

Sekjen KPA, Dewi Kartika, RUU Cipta Kerja ini tak hanya membahayakan buruh tapi juga petani. RUU ini sejak awal orientasinya liberalisasi tanah yakni tanah sebagai komoditas untuk investasi, misal di sektor perkebunan, pertambangan, infrastruktur, properti, pesisir dan pulau kecil. Maka dampaknya ini terhadap pekerja, petani, nelayan dan masyarakat hukum adat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua