Sabtu, 08 Agustus 2020

3 Dampak RUU Cipta Kerja Terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan

Reses tidak menjadi hambatan bagi badan legislasi (baleg) DPR untuk terus membahas RUU Cipta Kerja padahal sudah banyak kritik dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Salah satu substansi yang masuk dalam RUU Cipta Kerja yakni sektor kelautan dan perikanan. Director of International Engagement and Policy Reform, Indonesia Ocean Justive Initiative, Stephanie Juwana, mencatat ada sejumlah hal yang bakal diatur oleh RUU Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Untuk perencanaan, Stephanie melihat RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan mengenai perencanaan tata ruang, amdal, dan menghapus Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Dalam hal pemanfaatan, yang diubah antara lain perubahan pendekatan perizinan menjadi risk based approach, dan menarik kewenangan dari daerah ke pusat. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum, RUU Cipta Kerja mengutamakan sanksi administratif, menambah sanksi pidana, dan mengubah defenisi nelayan kecil.

Dari perubahan tersebut Stephanie mencatat sedikitnya ada tiga dampak jika RUU Cipta Kerja ini diterbitkan. Pertama, orientasi sektor kelautan dan perikanan menghambat pembangunan berkelanjutan. Ini dapat dilihat dari diubahnya izin lingkungan menjadi persetujuan. Padahal perizinan ini ditujukan sebagai upaya preventif. Begitu juga penghapusan Komnas Kajiskan, hal ini mengurangi esensi best scientific evidence available.

(Baca juga: Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja Terhadap Publik).

Kedua, berkurangnya pelibatan masyarakat dan keberpihakan terhadap masyarakat termarjinalkan yang perlu dilindungi. RUU Cipta Kerja menghapus Komisi Amdal dan membatasi masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan amdal yakni hanya yang terdampak langsung. Perubahan terhadap defenisi nelayan kecil memberi ketidakpastian hukum, dan tidak ada penguatan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil, petambak garam, pembudidaya kecil, dan anak buah kapal (ABK).

Ketiga, melemahkan efektivitas penegakan hukum karena perizinan diubah menjadi pendekatan berbasis risiko. Melalui pendekatan ini Stephanie menjelaskan izin dan pengawasan ketat hanya dikenakan kepada perusahaan yang usahanya masuk kategori risiko tinggi. Usaha risiko sedang hanya perlu mengantongi nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Untuk melaksanakan pendekatan ini perlu lembaga yang kuat dan kredibel dalam menilai risiko usaha tersebut.

“Jika lembaga penilai itu tidak melakukan penilaian secara kredibel maka bisa jadi nanti usaha yang berisiko tinggi malah dianggap risiko sedang, sehingga pengawasan tidak ketat dan risiko yang ditimbulkan nanti besar,” kata Stephanie dalam diskusi yang diselenggarakan PSHK berjudul “Pelindungan Nelayan dan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dalam RUU Cipta Kerja,” Jumat (7/8).

Stephanie memaparkan selama ini tingkat kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan masih menjadi PR besar. Dia khawatir RUU Cipta Kerja makin melemahkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, apalagi ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksana.

Sekjen Kiara, Susan Herawati, mengatakan selama ini nelayan tradisional terancam oleh ekspansi investasi. Misalnya, 41 proyek reklamasi di berbagai wilayah pesisir terdampak terhadap 700 ribu keluarga nelayan. “RUU Cipta Kerja memanjakan investor untuk mengkavling kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Nelayan tradisional dan skala kecil tidak mendapat perlakuan yang sama,” ujarnya.

(Baca juga: Profesor Ini Sarankan Standar Lingkungan Hidup Diperkuat dalam RUU Cipta Kerja).

Selain itu Susan mengkritik perubahan Pasal 35 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang intinya hanya menyebut sanksi administratif. Padahal saat ini Pasal 35 ayat (3) mengatur rinci tentang sanksi administratif mulai dari peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Sanksi ini ditujukan untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tapi tidak memenuhi kewajiban untuk menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia. Begitu pula kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tapi tidak memenuhi kewajiban menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 persen dari jumlah ABK.

Dengan mengubah pasal 35 ayat (3) UU Perikanan tersebut Susan berpendapat pemerintah tidak serius menegakkan hukum dan ham di sektor perikanan. Dia yakin hal ini menambah buruk praktik perbudakan yang dialami pekerja perikanan.

Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah, menolak pembahasan RUU Cipta Kerja karena situasinya tidak tepat di tengah pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan saat ini minim partisipasi publik.

Luluk mencermati sedikitnya 5 hal terkait sektor kelautan dan perikanan dalam RUU Cipta Kerja. Pertama, RUU ini terlalu berlebihan dalam memangkas dan menyederhanakan ketentuan. Kedua, tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability). Ketiga, menunjukkan sikap pemerintah yang sangat mendahulukan kepentingan investasi. Keempat, mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem. Kelima, mengabaikan aspek perlindungan masyarakat marjinal seperti nelayan kecil, tradisional, dan masyarakat pesisir.

“Yang perlu dibenahi untuk menarik investasi yakni pemberantasan korupsi. Investor menginginkan kepastian hukum, dan kebijakan yang konsisten,” ujar politisi PKB itu.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua