Sabtu, 08 Agustus 2020

Catatan terhadap Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi Oleh: Rifqi S. Assegaf*)

Menurut UU Tipikor, selain menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena merugikan negara, hakim dapat menjatuhi pidana tambahan, yakni agar terdakwa membayar uang pengganti sejumlah harta benda (keuntungan) yang diperolehnya, yakni, dalam contoh di atas, Rp50 juta (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Jika tidak dibayarkan, terdakwa dijatuhi penjara pengganti (di luar penjara sebagai hukuman perbuatan korupsinya).

Perma ini, sayangnya, seakan merancukan perbedaan konsep “kerugian negara” dan “hasil korupsi” serta mengebiri keberadaan pidana tambahan. Pasal 8 huruf c angka 2, misalnya, menyatakan bahwa aspek keuntungan terdakwa dengan kategori tinggi (yang berarti terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang berat) diukur dari, salah satunya, jika “pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa”.

Klausul tersebut seolah menyamakan kedua konsep tersebut. Patut diduga para penyusun memandang hasil korupsi (harta benda) yang diperoleh terdakwa adalah sebagian dari kerugian negara sehingga sebenarnya ukuran untuk menentukan aspek besar keuntungan yang dimaksud adalah “pengembalian 10% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa” (kalimat terakhir dalam pasal tersebut). Namun hal ini tetap menyisakan masalah. Mengapa terdakwa yang mengembalikan hasil korupsi yang diperolehnya (yang bisa disita negara atau dimintakan “pengembalian” melalui pidana tambahan sebagaimana dijelaskan di atas) menjadi faktor penentu berat ringannya-hukuman? Seharusnya yang menjadi ukuran adalah jumlah kerugian negara (di luar harta yang diperoleh terdakwa) yang secara sukarela dikembalikan oleh terdakwa.

Penghitungan Jumlah Kerugian Negara

Isu berikutnya terkait dengan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara, faktor yang menjadi kunci penentuan berat ringannya rentang hukuman dalam Perma. Dalam praktek saat ini, ada perbedaan penafsiran terkait definisi dan lingkup keuangan negara serta, terutama, metode penghitungan kerugiannya (ICW, 2014). Bahkan, tidak jarang hakim menetapkan jumlah kerugian yang besarannya berbeda dengan perhitungan, misalnya, BPK atau BPKP.

Menyadari hal ini, bukan mustahil, sebagian penuntut umum atau hakim akan “mengutak-atik” tafsir dan perhitungan kerugian negara untuk menghindari menghukum berat terdakwa. Cara-cara macam ini kerap dilakukan untuk menyiasati SEMA terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 guna menghukum ringan terdakwa korupsi dengan Pasal 3 (yang ancamannya memang lebih ringan dari Pasal 2). 

Konsistensi Penerapan Perma

Terakhir, tidak jarang kebijakan progresif MA untuk merespon masalah dalam peraturan atau penegakan peraturan tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai contoh, masih ada perkara pencurian ringan atau pengguna narkoba yang dijatuhi hukuman yang tidak sesuai ketentuan dalam Perma Tipiring atau Surat Edaran MA terkait penanganan kasus pengguna narkoba (Assegaf, 2018). 

Terlepas dari isu-isu di atas, keberadaan pedoman ini perlu diapresiasi. Penyusunan dan pengundangan aturan ini, yang melibatkan kelompok masyarakat sipil (MaPPI), menunjukkan keinginan serta keterbukaaan MA untuk, bersama stakeholder, memperkuat institusi peradilan. Langkah berikutnya, MA perlu segera melakukan sosialisasi terutama ke kalangan hakim karena pedoman ini berlaku efektif sejak diundangkan. MA dan masyarakat perlu pula memantau dan mengevaluasi implementasi pedoman ini, baik untuk memastikan konsistensi penerapannya, memiminalisir perbedaan penafsiran, terutama terkait penghitungan kerugian negara, termasuk, jika diperlukan, melakukan perbaikan dan penguatan di kemudian hari.  

*)Rifqi S Assegaf, Mahasiswa PhD Melbourne Law School/Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).








Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua