Senin, 10 August 2020

Lima Terobosan untuk Lindungi Masyarakat Hukum Adat

Salah satunya segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Ady Thea DA
Praktik penggundulan hutan oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Foto: SGP/Hol

Walhi mencatat sejak 2013, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah masuk Prolegnas dan terakhir pada tahun 2020. Tapi, pembahasannya tak pernah kunjung tuntas. Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Nur Amalia, mencatat Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas RUU MHA terakhir kali pada 6 Juli 2020. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana perkembangan pembahasan RUU itu, tapi yang jelas saat ini Baleg terlihat sangat fokus membahas RUU Cipta Kerja.

Nur menegaskan hal paling penting yang dibutuhkan MHA saat ini bukan RUU Cipta Kerja, tapi pengakuan dan perlindungan terhadap MHA serta wilayahnya. Upaya itu dapat dilakukan antara lain segera mengesahkan RUU MHA. “Kami mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU MHA,” kata Nur Amalia dalam diskusi secara daring, Minggu (9/8/2020).

Dia mengusulkan nantinya RUU MHA memuat ketentuan yang khusus memberi perlindungan terhadap hak perempuan adat. Perempuan adat perlu diberi ruang untuk mengembangkan diri dan bebas menentukan keyakinan dan kepercayaan. Misalnya, mencantumkan agama leluhur dalam kartu identitas penduduk dan pencatatan perkawinan. Praktiknya selama ini masih ada diskriminasi terhadap MHA yang menganut keyakinan dan kepercayaan leluhur.

“RUU MHA penting juga memuat ketentuan yang mereformasi praktik keputusan adat agar mengakomodir kepentingan perempuan,” kata dia. (Baca Juga: Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adar Tergantung Pemerintah)

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, melihat masih ada pandangan yang menilai perekonomian MHA terbelakang. Padahal, MHA hidup relatif bahagia secara lahir dan batin di wilayahnya tanpa perlu disentuh oleh pembangunan. Terbukti selama ini kegiatan ekonomi yang dijalankan MHA mampu bertahan menghadapi krisis, termasuk dampak pandemi Covid-19. Karena itu, yang penting dilakukan pemerintah dan DPR saat ini yakni mengakui, menghormati, dan melindungi MHA.

KPA mencatat sedikitnya ada lima terobosan yang perlu dilakukan pemerintah terhadap MHA. Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk pelayanan khusus agar pencatatan adminstrasi wilayah adat bisa dilakukan secara cepat dan tidak diskriminatif. Kedua, memulihkan wilayah adat yang dirampas industri melalui penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak wilayah adat.

Ketiga, melindungi wilayah adat melalui pengakuan hak, sehingga MHA dan daerahnya bisa terlindungi dari ancaman liberalisasi yang semakin masif dan kelompok pemodal. Keempat, investasi yang dilakukan pada wilayah adat harus dikelola dan diperuntukkan bagi MHA dalam rangka kemandirian dengan berbasis pengakuan wilayah adat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua