Senin, 10 August 2020

Advokat Anita Kolopaking Ajukan Praperadilan Statusnya Sebagai Tersangka

Ada sejumlah alasan yang dikemukakan Andi, pertama ia tidak mungkin melarikan diri karena telah dicekal bepergian ke luar negeri serta sudah cukup kooperatif dalam semua tingkat pemeriksaan. Kedua ia tidak mungkin mengulangi perbuatan yang disangkakan karena seluruh dokumen yang dimaksud sudah disita oleh Bareskrim Polri dan Djoko Tjandra sendiri juga telah dieksekusi.

Poin ketiga, Anita juga tidak akan mungkin menghilangkan barang bukti karena seluruh barang bukti termasuk telepon selulernya telah diserahkan kepada Bareskrim Polri. “Oleh karena itu jelas bahwa alasan penahanan terhadap Bu Anita sangat tidak berdasar, sangat dipaksakan dan terkesan sebagai tindakan pembalasan dengan mengkriminalisasi Bu Anita dan semata-mata hanya ingin memuaskan keinginan Publik dan Penguasa,” pungkasnya.

Penasihat hukum Anita lainnya, Tommy Sihotang juga menyatakan pendapat yang sama, bahwa upaya praperadilan dilakukan berkaitan dengan status sebagai tersangka, bukan berkaitan dengan penahanan. Saat ditanya apakah nanti akan memasukkan berkas tambahan berkaitan dengan penahanan dalam pengajuan praperadilan, Tommy mengaku akan berkonsultasi lebih dahulu. “Kami harus konsultasi lebih dahulu. Nanti akan kita tanyakan dulu ke Ibu Anita,” ujar Tommy kepada Hukumonline.

Selaku advokat, Tommy sendiri juga memegang jabatan sebagai Waki Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bidang Organisasi pimpinan Siti Jamaliyah Lubis. Saat ditanya apakah Anita merupakan anggota dari organisasinya, ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya hal itu harus ditanyakan langsung kepada Siti selaku Presiden KAI.

“Saya tidak tahu kepastian didaftar belum sampai ditanya advokatnya itu di mana, nanti saya salah ngomong lagi. Kalau itu bisa langsung ke Ibu Jamaliyah Lubis itu apakah organisasi memberikan pembelaan ke Ibu Anita,” pungkasnya. (Baca: Penangkapan Djoko Tajndra dan Penetapan Pengacara Sebagai Tersangka)

Sementara terkait praperadilan sendiri, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono kepada wartawan mengaku tidak mempermasalahkan langkah hukum yang dilakukan Anita melalui penasihat hukumnya. Menurut Awi, upaya praperadilan adalah hak setiap tersangka yang dijamin oleh KIUHAP.

“Praperadilan adalah mekanisme yang diatur oleh KUHAP untuk menguji apakah penangkapan, penahanan tersangka oleh penyidik sah atau tidak, dan itu sah-sah saja kalau mereka mengajukan praperadilan, tentunya kalau hal tersebut diajukan ke pengadilan nanti akan dihadapi,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Jakarta Selatan Suharno membenarkan jika pihak Anita telah mengajukan permohonan praperadilan pada Jumat (7/8) dan sidang perdana rencananya akan diselenggarakan dua pekan kemudian. “Sudah diajukan Jumat kemarin dan langsung ada penunjukan hakim dan panitera. Sidangnya akan dimulai pada 21 Agustus mendatang,” ujar Suharno kepada Hukumonline. (ANT)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua