Senin, 10 August 2020

Pertanggungjawaban Pajak Perseroan Terbatas pada Direksi Nominee

Apa saja pajak yang wajib disetor PT dan dilaporkan kepada negara? Bagaimana dengan tanggung jawab Direksi PT?
CT-CAT

*Artikel ditulis oleh Monica Nainggolan, S.H., Tim Legal IKHAPI.

 

Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) atau PT, memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Perseroan Terbatas—selanjutnya disebut perseroan—adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, serta peraturan pelaksanaannya. Karena bertujuan memperoleh laba, PT menjadi salah satu badan usaha yang dikenakan pajak.  

 

Sementara itu, Pasal 1 ayat (5) UUPT menyebutkan, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Lebih jauh, tugas dan wewenang direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (5) jo Pasal 92 ayat (6) UUPT, manakala direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih; dan pembagian tugas maupun wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika kemudian ternyata RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, pembagian tugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

 

Lantas, apa saja pajak yang wajib disetor PT dan dilaporkan kepada negara? Bagaimana dengan tanggung jawab Direksi PT?

 

Pajak merupakan retribusi wajib yang bersifat memaksa dan harus dibayar perseorangan/badan/perusahaan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berikut pajak yang dikenakan pada PT:

 

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 21)

PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan menurut pekerjaan atau tugas yang diemban karyawan sebagai Wajib Pajak.

 

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

Diberlakukan pada perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang mewah.

 

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 

4. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

Pada dasarnya sama dengan PPh 21 dan PPh 23. Namun, yang membedakan adalah penerima penghasilannya, yakni Wajib Pajak Luar Negeri meliputi WNA maupun perusahaan asing.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua