Senin, 10 August 2020

Menyoal Pelibatan TNI-Polri dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Pelibatan TNI dan pengerahan aparat kepolisian dalam penanggulangan Covid-19 menunjukan inkonsistensi dan inkompetensi pemerintah karena dikhawatirkan menggunakan pendekatan represif-keamanan. Padahal, pencegahan pandemi Covid-19 menjadi ranahnya profesional, ahli, dan praktisi kesehatan masyarakat.
Rofiq Hidayat
Petugas gabungan memberi hukuman push up kepada warga yang tidak memakai masker saat razia di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Kamis (30/4) lalu. Foto: RES

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diharapkan dapat menjadi acuan mendisiplinkan masyarakat dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19. Namun sejatinya penegakan hukum tersebut tidak melalui pendekatan dan cara-cara represif terhadap masyarakat.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menilai Inpres 6/2020 merupakan respon terhadap situasi pandemi Covid-19 yang terus meningkat. Inpres tersebut ditujukan terhadap sejumlah pejabat negara mulai Menkopolhukam, Mendagri, Kepala BNPB, Kapolri, Panglima TNI hingga bupati dan walikota. Bagi LBH Jakarta, narasi yang digunakan sebatas imbauan yang sifatnya tidak mencegah secara efektif atas peningkatan penularan wabah pandemi Covid-19.

Dia menilai Inpres ini tak menindaklanjuti mandat penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; hingga Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam Inpres 6/2020 tak nampak adanya instruksi penerapan PSBB termasuk aturan pelaksana Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, dan Karantina Wilayah. Ironisnya, tidak adanya kebijakan kekarantinaan kesehatan malah ditambah dengan instruksi terhadap aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Instruksi yang menggunakan pendekatan represif alat keamanan seperti ini sangat tidak efektif mencegah potensi penularan wabah pandemi Covid-19. Implementasinya hanya bersifat penindakan dan kasuistik semata,” ujar Arif Maulana dalam keterangannya akhir pekan lalu. (Baca Juga: Ini Instruksi Presiden Terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan)

Menurutnya, potensi penularangan Covid-19 masih bergantung pada pola mobilitas warga dan aktivitas kesehariannya. Pendekatan represif terlihat dari pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19. TNI yang notabene alat pertahanan negara dan dipersiapkan berperang melawan musuh, malah dilibatkan dalam menangani Covid-19 yang sebenarnya menjadi wilayah ahli dan praktisi kesehatan masyarakat.

Meskipun pelibatan TNI bisa dituangkan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan merujuk Pasal 7 ayat (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, tapi hal ini harus ditentukan melalui keputusan politik negara. Sedangkan sampai hari ini belum ada Keputusan Presiden yang menetapkan pelibatan TNI dalam wabah pandemi Covid-19 sebagai suatu OMSP.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua