Selasa, 11 August 2020

Pengalihan Pegawai Jadi ASN, ICW: Rusak Independensi KPK

Namun, pemerintah mengklaim PP Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN ini tidak akan mengurangi sifat independensi KPK.
Agus Sahbani
Sejumlah pegawai meninggalkan Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, saat jam pulang kerja, Senin (10/8). Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani pada 24 Juli 2020.PP ini merupakan prakarsa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“PP Nomor 41/2020 ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, dan Pasal 69C UU KPK,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Dini menerangkan PP No. 41 Tahun 2020 ini pada intinya mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN dalam jangka waktu paling lambat 2 dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.

“Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN, tidak akan mengalami penurunan,” kata dia.

Ia melanjutkan PP ini diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara. Menurutnya, PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK, sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini. Sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Dini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai terbitnya PP No. 41 Tahun 2020 merusak independensi lembaga anti korupsi itu. "Terkait PP alih status kepegawaian KPK sudah pasti independensi KPK semakin terkikis. PP ini adalah efek domino dan menambah kerusakan karena UU No. 19/2019 tentang Revisi UU KPK," kata dia dalam sebuah diskusi daring, Senin (10/8/2020) seperti dikutip Antara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua