Selasa, 11 Agustus 2020

Tiga Model Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

Tugasnya mengawasi pemerintah dan sektor swasta yang mengendalikan dan mengelola data pribadi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: SGP/Hol

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) masuk dalam tahap pembahasan. Sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan menjadi pertimbangan DPR. Salah satunya yang disorot antara lain pentingnya keberadaan otoritas khusus yang independen dalam mengawasi pemerintah dan swasta yang melaksanakan pengelolaan data pribadi masyarakat.

Anggota Komisi I DPR Charles Chonoris berpandangan otoritas independen perlindungan data pribadi merupakan aktor kunci mengawasi pelaksanaan kebijakan privasi dan perlindungan data. Selain itu, keberadaan otoritas independen meningkatkan kesadaran, konsultasi dan pengembangan jaringan.

“Terkait pembentukan otoritas, kami ikut mengusulkan dan menyetujui adanya otoritas independen yang menjadi pengawas perlindungan data pribadi,” ujar Charles Chonoris dalam webinar bertajuk “Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi”, Senin (10/8/2020). (Baca Juga: RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Bisa Antisipasi Modus Kejahatan Elektronik)

Dia menerangkan pembentukan otoritas independen perlindungan data priibadi dibekali sejumlah kewenangan. Mulai memantau dan memastikan kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi; menerima pengaduan; menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan subjek data pribadi sesuai landasan UU.

Selanjutnya, otoritas independen dapat menerbitkan rekomendasi terhadap pengendali data atau pihak lain sebagai upaya memenuhi standar minimum perlindungan data pribadi sesuai UU. Kewenangan lain memberi konsultasi, saran, masukan dan koordinasi dengan pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh pengendali maupun prosesordata pribadi sebagai data protection officer yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi.  

Tugas lain otoritas independen ini mempublikasikan panduan langkah-langkah perlindungan data pribadi. Termasuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan dan merencanakan kebijakan yang memperkuat perlindungan data pribadi. Charles membandingkan dengan negara Prancis, Singapura dan Koreea Selatan yang memiliki komisi nasional perlindungan data pribadi.

Karena itu, ruang lingkup dan format kelembagaan perlu ditindaklanjuti pembahasan mendalam. Termasuk mekanisme pemilihan dan jumlah komisioner masuk dalam bab otoritas independen. Hanya saja, perlu disepakati antara DPR dan pemerintah terhadap keberadaan otoritas independen tersebut. Tapi, Charles yakin sembilan fraksi partai di Komisi I bakal sependapat tentang pentingnya keberadaan otoritas independen tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua