Selasa, 11 August 2020

Keterlibatan TNI Tangkal Terorisme Harusnya Sebagai Upaya Terakhir

Draf Perpres akan dikonsultasikan dengan DPR. Komnas HAM menekankan pemberantasan terorisme harus tetap diletakan dalam kerangka sistem peradilan pidana.
Ady Thea DA
Aparat TNI saat ikut turun tangan menangani teror ledakan di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta. Foto: RES

Pemerintah telah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Menangani Terorisme. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, M. Mahfud MD. Dia mengatakan dalam menyusun draf Perpres ini pemerintah telah mendengarkan semua masukan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan sebagai bahan pembahasan dengan DPR.

Mahfud menjelaskan draf Perpres ini merupakan mandat UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Sebelum diterbitkan draf Perpres ini harus dikonsultasikan kepada DPR.

Dia menegaskan pemerintah telah mendengarkan semua pemangku kepentingan dan telah menyimpulkan beberapa hal, antara lain terorisme merupakan tindak pidana. Karena itu, ujung tombak penangannya dilakukan Polri dalam rangka penegakan hukum. Terkait pelibatan TNI, pemerintah sudah membahas perdebatan defenisi aksi terorisme dan tingkat eskalasi dimana dibutuhkan keterlibatan TNI.

Diungkapkan Mahfud, selama ini TNI sudah terlibat dalam operasi penanganan terorisme, seperti Tinombala dan Woyla. Dia beralasan Polri tidak bisa sendirian menangani terorisme terutama dalam keadaan dimana hanya TNI yang dapat masuk seperti tempat yang tidak ada yuridiksi Polri. Misalnya, jika terjadi terorisme di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau di pesawat/kapal berbendera asing dan kantor kedutaan.

“Kita sudah membatasi agar tidak terjadi eksesivitas dalam pelaksanaannya, semua yang keberatan sudah kita ajak diskusi. Kita tunjukkan amanat UU dan fakta ada keterbatasan yang bisa dilakukan polisi. Kita juga tunjukkan rumusan pasal-pasalnya. Semua pihak kita dengarkan,” kata Mahfud sebagaimana dikutip laman polkam.go.id, Sabtu (8/8/2020). (Baca Juga: Draf Perpres Pelibatan TNI Tangkal Terorisme Diusulkan Memuat 7 Prinsip Ini)

Buka ruang partisipasi

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menegaskan penanganan kejahatan terorisme tidak boleh lepas dari mekanisme criminal justice system (sistem peradilan pidana). Hal ini sesuai UU No.5 Tahun 2018 yang mengedepankan pendekatan peradilan pidana. Prinsip ini harus diadopsi secara utuh dan menyeluruh mulai dari pendekatan sampai institusi yang menanganinya.

“Polisi, kejaksaan, dan pengadilan sebagai penegak hukum harus menjadi aktor terdepan dalam menangani kejahatan terorisme sebagai bentuk manifestasi dari prinsip sistem peradilan pidana itu,” kata Gufron Ketika dikonfirmasi, Selasa (11/8/2020).  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua