Selasa, 11 August 2020

Pemerintah Sebut Bansos Rp600 ribu untuk Menjaga Daya Beli Pekerja

Beberapa syarat diantaranya warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dengan iuran yang dibayar berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Diusulkan penerima manfaat diperluas mencakup pekerja informal dan pekerja rumah tangga.
Ady Thea DA
Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Foto: RES

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang memberi stimulus kepada dunia usaha untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 misalnya pembebasan pajak penghasilan bagi sektor manufaktur dan sektor riil lainnya, relaksasi iuran JKN dan keringanan pembayaran kredit. Tapi berbagai kebijakan yang telah diterbitkan itu dirasa belum cukup, pemerintah berencana menerbitkan kebijakan yang intinya memberikan bantuan subisidi upah bagi buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bantuan ini diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi (daya beli) pekerja/buruh selama pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini merupakan program stimulus yang dibahas bersama tim satgas pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ida memaparkan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi penerima manfaat antara lain warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan lewat NIK; terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek aktif dan membayar iuran berdasarkan upah di bawah Rp5 juta. Kriteria lain yakni penerima manfaat merupakan pekerja atau buruh penerima upah; buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non-ASN.

Paling penting, penerima manfaat harus memiliki rekening bank aktif karena manfaat akan ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Peserta penerima manfaat program kartu prakerja tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi upah ini. Penyaluran manfaat akan dilakukan oleh bank BUMN yang terhimpun dalam himpunan bank milik negara (Himbara).

“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2020). (Baca Juga: Alasan Pemerintah Gunakan Data BPJS Ketenagakerjaan dalam Bansos Rp600 Ribu)

Sedangka, data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BP Jamsostek yang telah diverifikasi dan validasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Data BP Jamsostek dipilih karena dinilai paling lengkap dan akurat. Batas waktu pengambilan data peserta sampai 30 Juni 2020. Artinya hanya peserta yang terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang berpeluang menjadi penerima subsidi upah.

Menurut Ida, jumlah calon penerima subsidi ditargetkan mencapai 15.725.232 orang dengan anggaran Rp37,7 triliun. Pelaksanaan bantuan ini mendapat pendampingan dari kepolisian, kejaksaan agung, KPK, BPK, dan BPKP.

Direktur BP Jamsostek, Agus Susanto, menyambut baik program ini karena menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek. “BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini, dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data sebagaimana dipersyaratkan,” kata dia.

Peneliti INDEF, Bima Yudhistira, mengatakan kebijakan ini dipilih karena stimulus yang selama ini diterbitkan pemerintah untuk dunia usaha dirasa tidak mampu mendongkrak daya beli. Padahal insentif yang telah diberikan untuk korporasi guna menghadapi dampak pandemi ini lebih dari Rp100 triliun. “Stimulus yang diberikan selama ini kepada dunia usaha ternyata tidak mampu menjaga daya beli,” kata dia.

Mengingat program ini rencananya akan bergulir September 2020, Bima mengatakan masih banyak waktu untuk menyempurnakan kebijakan ini. Paling penting arah kebijakan ini ke depan yakni universal basic income dengan sasaran yang lebih luas seperti pekerja sektor informal dan pekerja rumah tangga (PRT).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua