Selasa, 11 August 2020

Peluncuran CAC, Jadi “Sahabat” Dunia Usaha Lawan Korupsi

Perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan secara bersama-sama karena kejahatan korupsi yang semakin menggurita tentunya dapat berpengaruh buruk terhadap kekuatan suatu negara.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi korupsi: BAS

Kejahatan korupsi tidak pandang bulu. Setiap pihak berisiko terlibat dalam rantai kejahatan korupsi tersebut mulai dari pejabat negara, pelaku usaha hingga penegak hukum. Sehingga, cara paling ampuh untuk memutus rantai korupsi yaitu melawan secara bersama-sama karena kejahatan korupsi yang semakin menggurita tentunya dapat berpengaruh buruk terhadap kekuatan suatu negara.

Atas hal tersebut, sejumlah tokoh anti-korupsi yang berasal dari latar belakang meluncurkan organisasi gerakan bersama sistem anti-korupsi Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) Indonesia. Organisasi ini memprakarsai sistem anti-korupsi yang dapat diterapkan suatu organisasi khususnya badan usaha.

“Masyarakat diperkenalkan sistem antikorupsi baru CAC. Anti-korupsi ini merupakan bagian program kami untuk mendorong tata kelola yang baik dengan standar internasional. Kami menyadari persoalan korupsi ini merupakan permaslahan serius sehingga harus ditangani secara serius pula. CAC bertujuan menggalang pihak swasta untuk menjalankan keberlanjutan agenda anti-korupsi, kami mengajak agar anti-korupsi di Indonesia semakin berintegritas dan bebas korupsi,” jelas Ketua Umum Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dan Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Sigit Pramono, dalam acara peluncuran CAC Indonesia, Selasa (11/8).

Ketua Task Force CAC, Andi Ilham Said mengatakan inisiasi anti-korupsi CAC ini sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Dia mengatakan program standardisasi anti-korupsi CAC bekerja sama dengan lembaga internasional Center for International Private Enterprise (CIPE) sehingga penerapan sistem anti-korupsi oleh pihak swasta berlaku secara internasional. (Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Baru dan Perluasan Usaha)   

Dia menjelaskan dunia usaha memerlukan bantuan untuk menghindari keterlibatan kejahatan korupsi. Salah satu yang diperlukan yaitu standar penerapan sistem anti-korupsi yang dapat diterapkan dunia usaha dan menyatakan organisasinya telah menjalankan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik atau good corporate governance (GCG).

“Kami lihat bahwa dunia bisnis butuh wadah perjuangan, platform, untuk jadi solusi atas masalah korupsi ini. Karena begitu beratnya kalau masalah korupsi ini dijalankan secara sendiri-sendiri. Bahkan, KPK-pun kesulitan sehingga ini butuh teman banyak, sahabat-sahabat, bahwa kita anti korupsi. Dunia bisnis juga butuh standar karena bervariasinya medan perang korupsi ini, hitam putih sulit dijelaskan. Dengan standar ini organisasi bisa dinyatakan berintegirtas jujur,” jelas Andi.

CAC memiliki program menyusun standar sistem-anti korupsi untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan. Nantinya, perusahaan tersebut dapat mengajukan untuk dinilai sistem anti-korupsinya. CAC akan mengeluarkan sertifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi standar tersebut. Selain itu, CAC juga memiliki program pelatihan, pendampingan hingga advokasi terhadap kebijakan publik agar bebas suap dan korupsi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua