Rabu, 12 August 2020

Dibatasi, Kehadiran di Tempat Munas III PERADI RBA Hanya 50 Orang

Mengutamakan kepada peserta untuk mengikuti jalannya Munas III secara daring.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Foto: Istimewa

Rangkaian agenda Musyawarah Nasional Perhimpinan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) yang telah dimulai sejak Oktober tahun lalu akan memasuki fase akhir dengan pelaksanaan Sidang Pleno III yang salah satu agendanya berupa pemilihan Ketua Umum PERADI RBA dengan menggunakan mekanisme One Man One Vote (OMOV). Sidang Pleno III Musyawarah Nasional ke III PERADI RBA ini rencananya diselenggarakan pada hari Sabtu, (29/8) mendatang di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Dalam undangannya, Munas tersebut diselenggarakan dengan jalan daring/virtual. Menurut Ketua Pelaksana Munas III PERADI RBA M. Syafei, pelakanaan Munas kali ini tetap menerapkan dan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan Covid-19. Karena itu pihaknya mewajibkan seluruh perserta Munas, Panitia, Crew maupun wartawan yang ingin meliput jalannya Munas untuk juga memperhatikan dan menerapkan protokol ini.

“Bila dia dari daerah harus membawa surat keterangan rapid test. Dia juga harus menggunakan masker dan protokol kesehatan agar bisa masuk ke ruangan itu. Semuanya tidak hanya peserta, tapi juga panitia, crew, wartawan dan sebagainya harus memenuhi protokol kesehatan sebelum masuk ke ruangan itu. Itu sudah ditentukan panitia,” terang Syafei saat dihubungi hukumonline, Selasa (11/8). (Baca Juga: Ini 3 Bakal Calon Ketua Umum PERADI RBA di Munas III)

Syafei menyebutkan, pihaknya membatasi jumlah orang yang hadir dalam ruangan tempat pelaksanaan Munas hanya 50 orang. Hal ini tidak lepas dari kebijakan panitia Munas yang mengutamakan kepada peserta untuk mengikuti jalannya Munas secara daring sehingga yang bisa hadir di tempat pelaksanaan Munas cukup sebatas panitia, saksi, dan yang bisa hadir. “Itu saja kita batasi 50 orang,” tegas Syafei.

Ia menyebutkan kesiapan panitan untuk melaksanakan sidang pleno III Munas ke III PERADI RBA ini telah mencapai 90 persen. Terkhusus kesiapan pelaksanaan munas secara daring, Syafei menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan infratsruktur IT agar pelaksanaan pada hari H tidak mengalami kendala. Infratruktur IT ini juga bisa digunakan oleh awak media jika ingin melakukan peliputan secara daring.

Diharapkan, seluruh persiapan ini berjalan secara lancar sehingga pada hari pelaksanaan tidak terdapat kendala dan 7 hari sebelum tanggal 29 Agustus panitia bisa fokus menyiapkan rekomendasi, resume, termasuk verifikasi syarat calon ketua. “Karena ini kita bukan munas baru di mulai tanggal 29. Ini tahap akhir saja,” tutup Syafei.

Terkait hal ini, dalam undangan Munas medatang panitia menerangkan bahwa  memperhatikan beberapa usulan atau saran dari Ketua–ketua DPC PERADI, serta mengingat/melihat kondisi wilayah Negara Republik Indonesia baik di Jakarta maupun di wilayah/daerah di luar Jakarta, Wabah Pandemi Covid-19 belum juga menunjukan kurva melandai/menurun, maka peserta yang yang berkeinginan untuk hadir secara langsung di tempat dilaksanakan, maka Panitia mempersilakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua