Rabu, 12 Agustus 2020

Mengintip Perbedaan Penghasilan dari Polemik Gaji Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN

​​​​​​​Ada perubahan sistem dari single salary menjadi gaji sesuai aturan ASN.
Aji Prasetyo
Ilustrasi pegawai KPK saat jam pulang kerja. Foto: RES

Pernyataan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif yang menyebut alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur SIpil Negara (ASN) mempengaruhi independensi karena adanya perbedaan sistem penggajian menjadi ramai diperbincangkan. Bahkan Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK yang saat ini menjabat sampai memberikan komentarnya.

Menurut Ghufron, independensi tidak bisa dinilai dengan besaran gaji. Ia menyatakan sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) jika hanya dinilai dengan gaji justru menggerus independensi dan meruntuhkan moral pegawai KPK. Sebab independensi tidak bisa dinilai dengan gaji, tapi karena terlahir dari semangat dan pemahaman bahwa independensi sangat penting dalam penegakan hukum.

“Independensi Pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir dari spirit dan pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi adalah hal yang utama dalam menegakkan hukum. Independensi KPK terlahir karena penanaman kecintaan insan KPK pada republik Indonesia yang ditanam sejak proses rekrutmen sampai dengan pembinaan dan kode etik KPK,” terang Ghufron dalam pesan singkatnya yang diterima Hukumonline.

Dalam diskusi daring dengan tema “Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi” Syarif menilai pola penggajian pegawai KPK yang mengikuti aturan ASN dinilai merusak sistem penggajian tunggal (single salary) yang sudah ada saat ini. Pola tersebut seperti adanya gaji, tunjangan dan juga tunjangan khusus yang nantinya akan diterima pegawai KPK setelah menjadi ASN.

Dalam, PP No. 41/2020 yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 2020, pada Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020 disebutkan, bahwa pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada Pasal 9 Ayat (2) tertulis dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam peraturan presiden.

Dengan sistem tersebut, dapat memicu pegawai KPK untuk mengikuti berbagai kegiatan, misalnya kepanitiaan untuk mendapatkan imbalan honor dan tunjangan. Dan hal-hal seperti itu menurutnya justru harus dihilangkan, bukannya malah diterapkan kepada pegawai KPK. “Bukannya mengikuti sistem penggajian yang sudah benar, melainkan yang sudah bagus jadi diubah ke yang bermasalah akuntabilitasnya,” kata Laode.

Hal tersebut, menurut Laode, mempertegas pelemahan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK. “Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa PP ini mempertegas kenyataan bahwa mulai dari proses sampai substansi proses sudah melanggar pembentukan UU, dari sisi substansi UU No. 19/2019 bukannya menguatkan, melainkan melemahkan,” terangnya. (Baca: 4 Potensi Masalah Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua