Rabu, 12 August 2020

Melihat Draf Perma Sidang Pidana Online yang Bakal Disahkan

Rancangan Perma ini tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan secara online dapat dilaksakanakan serta tata caranya.
Aida Mardatillah
Gedung MA Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) sedang merampungkan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Rancangan Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana, baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer maupun jinayat secara daring (online). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Ketua Kamar Pidana MA Suhadi mengatakan rancangan Perma ini mengatur persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik secara keseluruhan maupun sebagian. Rancangan Perma ini tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan secara online dapat dilaksakanakan serta tata caranya.  

“Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020,” kata Suhadi dalam Rapat Konsultasi Publik Rancangan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik secara daring, Selasa (11/8/2020).

Suhadi mengakui dalam sidang pidana online bakal menemui kendala teknis menyangkut jarak antara tempat terdakwa ditahan atau berada; tempat penuntut dan pengadilan yang akan menyidangkan; adanya keadaan tertentu yang menghambat mobilitas penuntut, penasehat hukum, terdakwa, saksi, ahli, hakim, dan panitera pengganti.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 dan Pasal 12 persidangan dihadiri 3 orang hakim dibantu panitera, penuntut umum wajib hadir, dan terdakwa wajib hadir. Dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP, terdakwa pun wajib hadir. Pasal 159 KUHAP saksi dan ahli hadir dalam sidang. Kehadiran ini dimaksudkan adalah kehadiran secara fisik.

Dia menerangkan nantinya konsep terobosan yang diatur dalam Perma, hakim atau majelis hakim, panitera sidang tetap di ruang sidang. Hakim atau majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persidangan akan dilaksanakan secara online atau tidak dalam kondisi tertentu. Penuntut umum, terdakwa, ahli, saksi hadir secara virtual di persidangan dalam jaringan dari tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.  Panggilan atau pemberitahuan tidak lagi bertemu langsung, tetapi secara elektronik (e-mail).  

“Nantinya, ada pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik; ada pergeseran yuridiksi; pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan dilakukan di kantor penuntut umum atau tempat lain yang disetujui oleh hakim atau majelis hakim melalui penetapan,” kata Suhadi. (Baca Juga: MA Bakal Terbitkan Perma Sidang Pidana Online)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua