Kamis, 13 August 2020

Bansos Rp600 Ribu untuk Pekerja Diharapkan Sentuh Sektor Informal

Apindo mendorong pengusaha untuk segera mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Demi mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, pemerintah kembali menggulirkan kebijakan baru. Pemerintah berencana menerbitkan kebijakan bantuan subisidi upah bagi buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan. Rencananya bantuan subsidi upah akan dimulai pada September hingga Desember mendatang.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan insentif subsidi upah yang tengah digodok oleh pemerintah seharusnya tidak hanya menyasar sektor formal. Pasalnya, saat ini masih banyak pekerja informal yang mendapatkan gaji di bawah Rp5 juta perbulan.

Namun persoalannya adalah mayoritas pekerja sektor informal, khususnya untuk UMKM tidak terdaftar dalam kepesertaan BJPS TK. “Tetapi pertanyaannya bagaimana yang informal? Yang pasti tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kalau seperti itu nanti bagaimana mereka, tidak dapat. Usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," kata Sutrisno, ketika dikonfirmasi Rabu (12/8).

Untuk itu, Iwantono mendorong pengusaha untuk segera mendaftarkan karyawan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut bertujuan agar bantuan subsidi upah bisa diterima oleh penerima upah yang bekerja di sektor informal. “Perusahaan sudah memiliki data karyawan yang bergaji di bawah 5 juta. Itu didaftarkan semua. Mau yang sedang bekerja, mau yang dirumahkan semuanya didaftarkan,” imbuhnya. (Baca Juga: Persoalan Ini Jadi Alasan Bansos Rp600 Ribu ke Karyawan Tidak Tepat Sasaran)

Dalam konferensi pers daring, Selasa (11/8) lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemberian subsidi upah ini berlaku untuk penerima upah yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Adapun mekanisme pendataan penerima subsidi upah didasarkan pada kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yang memang sudah memiliki data terkait besaran upah yang diterima oleh pekerja.

Pemberian subsidi berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Sri Mulyani, sekaligus menjadi bukti bahwa lembaga jaminan sosial tersebut memiliki manfaat dalam situasi krisis. Jika tidak, pemerintah akan sulit untuk mendapatkan databased penerima upah. Insentif berupa subsidi upah ini juga berlaku bagi sektor informal yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan menggunakan BPJS TK untuk pemberian subsidi upah dengan gaji di bawah Rp 5 juta, menunjukkan manfaatnya dalam situasi seperti krisis. Karena apabila kita ingin membantu dan tidak punya database maka sulit. Sekarang kita sudah punya nama, alamat, dan bekerja di perusahaan mana, sektornya tidak harus formal karena harusnya sektor informal juga tetap bisa mendaftarkan di BPJS TK,” kata Sri Mulyani. (Baca: Melihat Persyaratan Bantuan Rp600 Ribu per Bulan untuk Karyawan)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua