Kamis, 13 Agustus 2020

Bansos Rp600 Ribu untuk Pekerja Diharapkan Sentuh Sektor Informal

Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa persoalan pemberian bantuan kepada pekerja di sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Menurutnya, beberapa program bantuan sosial yang sebelumnya sudah digulirkan seperti PKH, sembako, dana desa dan lain sebagainya dengan jumlah benefit yang sama yakni Rp600 ribu perbulan, bertujuan untuk meng-cover masyarakat yang membutuhkan, termasuk salah satunya pekerja informal.

“Yang mereka di luar ini (informal) jadi tantangan. Yang sekarang sudah diberikan melalui berbagai program bansos PKH, sembako plus dana desa semua sudah mencover dan benefitnya sama Rp600 ribu kali empat. Untuk bansos non PKH itu yang didata dari BPJS, kalau pekerja di PHK masuk ke prakerja. Jadi kita coba cover melalui berbagai program,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan bantuan ini diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi (daya beli) pekerja/buruh selama pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini merupakan program stimulus yang dibahas bersama tim satgas pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ida memaparkan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi penerima manfaat antara lain warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan lewat NIK; terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek aktif dan membayar iuran berdasarkan upah di bawah Rp5 juta. Kriteria lain yakni penerima manfaat merupakan pekerja atau buruh penerima upah; buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non-ASN.

Paling penting, penerima manfaat harus memiliki rekening bank aktif karena manfaat akan ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Peserta penerima manfaat program kartu prakerja tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi upah ini. Penyaluran manfaat akan dilakukan oleh bank BUMN yang terhimpun dalam himpunan bank milik negara (Himbara).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua