Kamis, 13 Agustus 2020

Akan Selenggarakan Munas III, Peradi Gelar Rapimnas Sesuai Protokol Kesehatan

Dalam penyelenggaraannya, rapimnas bertema ‘Melalui Rapimnas Peradi Tahun 2020 Kita Sukseskan Munas III Peradi Tahun 2020’ tetap mematuhi protokol kesehatan.
CT-CAT
Rapimnas Peradi digelar di Hotel Santika, Jakarta pada Rabu (12/8). Foto: istimewa.

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) yang diketuai oleh Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan dan Sekretaris Jenderal, Thomas E. Tampubolon telah menggelar Rapat Pimpinan Nasional Peradi (Rapimnas Peradi), di Hotel Santika, Jakarta pada Rabu (12/8). Perhelatan rutin yang digelar setiap tahun ini dilaksanakan secara virtual, akibat kondisi pandemi Covid-19. Adapun dalam penyelenggaraannya, rapimnas bertema ˜Melalui Rapimnas Peradi Tahun 2020 Kita Sukseskan Munas III Peradi Tahun 2020™ tetap menerapkan aturan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

 

Ketua Panitia Pelaksana, Sutrisno menjelaskan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, Peradi telah menyediakan tiga ruangan besar dengan kursi yang berjarak. Ruangan-ruangan tersebut berkapasitas maksimal 100 peserta, termasuk di antaranya panitia yang menghadiri rapimnas. œPeserta juga dikenakan aturan wajib menggunakan masker. Masing-masing peserta diberikan face shield untuk double protection dan hand sanitizer. Sebelum memasuki ruangan, peserta harus dicek suhu tubuhnya dengan menggunakan thermogun, Sutrisno menambahkan.

 

Rapimnas dibuka oleh Ketua Umum DPN Peradi, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa karena adanya kebutuhan organisasi yang mendesak, yaitu harus mengambil keputusan, rapimnas harus tetap digelar meskipun dalam kondisi pandemi.

 

Ketua Umum DPN Peradi, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan dan Sekretaris Jenderal, Thomas E. Tampubolon dalam Rapimnas Peradi. Foto: istimewa.  

 

Laporan panitia penyelenggara (organizing committee) dan daftar hadir berdasarkan bukti jejak digital mencatat, pada Rabu (12/8) pukul 09.10 WIB, telah ada 111 cabang dari 135 cabang Peradi se-Indonesia yang menghadiri rapimnas. œKarena itu, merujuk Anggaran Dasar Peradi yang menyebutkan bahwa rapimnas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah satu cabang, maka kuorum jelas telah terpenuhi. Rapimnas sah dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan secara sah yang dalam pelaksanaan, rapimnas telah sesuai aturan tata tertib yang berlaku secara sah, tutur Fauzie.

 

Lebih lanjut, mengingat perubahan pola kehidupan akibat situasi Pandemi, Fauzie mengimbau Peradi untuk dapat menyesuaikan diri. Selama masa pandemi, DPN Peradi tetap menjalankan tugas dan kegiatan, baik berupa pelayanan ke DPC-DPC maupun menjalankan program-program organisasi. Bagaimanapun, pandemi Covid-19 tidak boleh menghambat kegiatan organisasi. Rapimnas sendiri memiliki agenda utama, yakni menentukan penyelenggaraan Munas 2020 akan dilaksanakan dengan tatap muka atau secara daring.

 

œRapimnas Peradi yang kali ini diadakan secara virtual merupakan uji coba dan menjadi tolok ukur pelaksanaan Munas dalam memanfaatkan teknologi untuk menyambung silaturahmi dan melaksanakan kegiatan tanpa halangan, tetap dapat berkumpul meski secara nonfisik melaksanakan kegiatan organisasi dan membuat keputusan-keputusan terbaik bagi organisasi dan anggota, tegas Fauzie.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua