Kamis, 13 August 2020

Beberapa Kritik dan Masukan Draf Perma Perkara Pidana Online

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Peradi Juniver Girsang mengatakan terdakwa mungkin bisa saja ada di ruang sidang atau di rutan dengan penjagaan. Tapi, jika saksi atau pihak lain berada di tempat lain, tidak bisa cross check untuk mencapai kebenaran materil yang maksimal. Hal ini perlu dipastikan bahwa saksi harus ada di tempat persidangan perkara berlangsung, bukan di tempat lain.

“Dimohon nanti setiap pengadilan ada petunjuk yang jelas terkait keterangan saksi ini di pengadilan setempat agar persidangannya seimbang dan tidak ada kendala saat sidang pidana online berlangsung,” kata Juniver.

Seperti diketahui, dalam draf Perma disebutkan penyumpahan setiap saksi, ahli, penerjemah yang akan didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Dalam hal saksi, ahli, penerjemah akan memberi keterangan dari kantor Penuntut Umum dan atau dari tempat lain, maka pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dibantu rohaniawan yang berada di tempat saksi, ahli, penerjemah memberi keterangan.

Prinsipnya, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan digelar secara elektronik. Namun, dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menenetapkan pemeriksaan dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di Kantor Penuntut, tempat saksi/ahli berada apabila di luar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara. Selain itu, Kedutaan Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar Negeri atau tempat lain yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin mempertanyakan prinsip persidangan agar tetap terbuka untuk umum. Sebab, dalam Perma ini belum ada ketentuan yang menyebut persidangan terbuka untuk umum dan di luar persidangan harus ada televisi yang bisa disaksikan oleh publik.

Atas pertanyaan ini, menurut Suhadi dalam draf Perma sudah sesuai dengan hukum acara. Adapun sidang terbuka untuk umum bukan berarti live secara luas, tetapi publik pengunjung yang akan menyaksikan persidangan. Di Amerika sidang terbuka untuk umum hanya ditujukan untuk pengunjung sidang. “Jadi, sidang terbuka bukan untuk ditransmisikan secara live, hanya sebatas pengunjung pengadilan yang akan diberi link untuk dapat mengakses sidang perkara pidana online,” katanya.

Peneliti AMAR Alghiffari mengatakan jika hak terdakwa dilindungi dirinya sepakat dengan Perma ini. Namun, banyak koleganya yang mengatakan bahwa sidang pidana online ini tidak efektif untuk mencari kebenaran materil. Seperti bagaimana jika ingin memperbaiki berkas, atau bagaimana hakim dan pengacara dapat melihat gestur tubuh saksi untuk menganalisis dan mengambil keputusan.

“Hal lain draf Perma ini belum mengangkat permasalahan terdakwa anak. Sebab, dalam sidang pidana anak, saksi dan terdakwa membutuhkan pendamping sosial. Sepertinya, mekanisme persidangan terhadap perkara anak perlu dimasukkan dalam draf Perma ini,” usulnya.  

Perwakilan LBH Bali Vany Promaliraning mempertanyakan dalam sidang pidana online ini, bagaimana sidang perkara kesusilaan nanti diberlakukan. Sebab, terkait pemeriksaan dugaan tindak pidana asusila membutuhkan tindakan/perlakuan secara khusus.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua