Kamis, 13 August 2020

Melihat Ketentuan Penagihan Leasing Saat Pandemi Covid-19

OJK mengimbau perusahaan pembiayaan tidak menyita kendaraan pada debitur yang baik dan terdampak Covid-19. Jika memang sebelum Covid-19 sudah macet atau bermasalah maka penanganannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Perusahaan pembiayaan atau multifinance merupakan salah satu industri yang turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Perusahaan pembiayaan harus menghadapi kondisi kesulitan menagih pinjaman kepada debitur karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di sisi lain, perusahaan harus mengembalikan pinjaman modal dan merestrukturisasi kontrak-kontrak debitur yang terdampak Covid-19.

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot, mengatakan pihaknya secara umum mengimbau agar perusahaan pembiayaan tidak melakukan penarikan kendaraan terhadap debitur yang patuh dalam pembayaran. Dia menjelaskan apabila debitur yang patuh tersebut mengalami kendala maka disarankan untuk mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan.

Sementara, bagi debitur yang sebelum masa Covid-19 memiliki rekam jejak buruk maka ketentuan penarikan masih diperbolehkan sesuai perundang-undangan. Sekar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan asosiasi dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman tersebut. (Baca Juga: Penagihan Pinjaman Jadi Tantangan Perusahaan Pembiayaan di Tengah Covid-19)

“Kami secara umum mengimbau perusahaan pembiayaan untuk tidak melakukan penarikan kendaraan, namun tetap harus dicatat bahwa relaksasi ini ditujukan bagi debitur yang memang sebelumnya, kreditnya baik dan memang terdampak, jika memang sebelum Covid sudah macet atau bermasalah maka penangannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal-hal ini yang membuat kami diawal banyak melakukan kordinasi komunikasi dengan asosiasi, pemerintah daerah dan juga pihak terkait lainnya untuk mengurangi ekses-ekses yang terjadi di lapangan,” jelas Sekar saat dihubungi hukumonline, Kamis (13/8).

Dia menjelaskan ketentuan debitur yang dapat merestrukturisasi pinjaman tersebut tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 14/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. Dalam POJK itu menyebutkan adanya penilaian kelayakan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi.

Selain itu, dalam restrukturisasi pinjaman tersebut perusahaan pembiayaan juga harus menghindari terjadinya moral hazard dengan memberikan kepada debitur yang sebelum pandemi Covid-19 sudah bermasalah sehingga status debitur menjadi lancar.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank II B Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bambang W Budiawan, mengatakan indikator keuangan industri perusahaan pembiayaan seperti aset, piutang pembiayaan, sumber pendanaan, laba dan aset pengelolaan per Mei 2020 menurun dibandingkan tahun lalu atau year on year (yoy). Selain itu, kondisi non-performing finance (NPF) atau kredit macet meningkat 1,38 persen yoy menjadi sebesar 4,11 persen.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua