Jumat, 14 Agustus 2020

Regulasi Penanggulangan Bencana Kurang Komprehensif, DPR Usulkan Undang-Undang Baru

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan koordinasi pusat-daerah jadi masalah krusial selama ini.
Muhammad Yasin
Bangunan hancur karena gempa. Foto: MYS

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui menjadikan RUU Penanggulangan Bencana sebagai RUU usul inisiatif anggota Dewan. RUU ini akan menggantikan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Perubahan ini dilatarbelakangi pengalaman penanganan bencana di beberapa daerah, terakhir bencana nasional nonalam berupa pandemi Covid-19.

Pengalaman menangani Covid-19 memperlihatkan banyak kelemahan dalam UU No. 24 Tahun 2007, termasuk koordinasi antara pusat dan daerah. Mitigasi risiko dan pencegahan bencana juga perlu diperkuat. Demikian pula kegamangan pejabat pemerintah menetapkan status bencana sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masyarakat karena ada halangan menjalankan kewajiban-kewajiban hukum.

“UU lama belum mengatur secara jelas masalah penetapan status bencana dan pelibatan bantuan asing,” jelas anggota Komisi VIII DPR, Hj. Lisda Hendrajoni dalam webinar ‘Kebijakan Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi, Problematika, dan Alternatif Solusi’, Kamis (13/8) kemarin.

(Baca juga: Iktikad Baik, Unsur Penting Penerapan Klausula Force Majeur).

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan DPR sudah menyetujui untuk mulai membahas RUU dan membuat substansinya lebih komprehensif dibanding UU no. 24 Tahun 2007. “Tanggal 12 Mei lalu sudah disepakati untuk dibahas,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Buhori, mengamini penjelasan Lisda. Gagasan yang berkembang di Senayan bukan hanya melakukan revisi, tetapi melakukan perombakan menyeluruh, sehingga menjadi Undang-Undang baru. “Mengubah kebijakan secara menyeluruh, bukan hanya perubahan pasal per pasal,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) itu.

Salah satu yang disorot Buhori adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bencana. Misalnya, bencana yang berkaitan dengan kesehatan ada UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; atau bencana akibat konflik sosial yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. DPR, kata Buhori, menginginkan harmonisasi banyak peraturan perundang-undangan dengan penanggulangan bencana. Termasuk regulasi tentang tata ruang, desa, perumahan dan kawasan permukiman, kesehatan, disabilitas, dan Tentara Nasional Indonesia. “Ada sekitar 16 Undang-Undang terkait,” ujarnya.

(Baca juga: PSHK Sarankan DPR Tunda Bahas RUU Penanggulangan Bencana).

Manajemen pencegahan dan penanganan bencana penting mendapat perhatian agar upaya bersama dapat dilakukan. Pencegahan, misalnya, penting diatur agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak lagi dipandang sebagai ‘tukang bersih-bersih’. Lisda menyebut bencana di Indonesia bukan peristiwa baru, melainkan sudah berkali-kali dan berulang. Kondisi geografis Indonesia juga diakui secara ilmiah sebagai daerah rawan bencana, sehingga pencegahan seharusnya dapat dipersiapkan sejak awal. “Jadi, harus kita pikirkan bagaimana menanganinya,” tegas anggota Komisi VIII DPR itu.

Kelompok masyarakat sipil mendukung perubahan UU Penanggulangan Bencana.Selama bertahun-tahun kelompok atau organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB) sudah melakukan advokasi perubahan regulasi ini.  “Aliansi masyarakat sipil menyambut baik gagasan untuk melahirkan UU Penanggulangan Bencana pengganti UU No. 24 Tahun 2007,” kata anggota AMPU-PB, Untung Tri Winarso di webinar yang sama.

Senada dengan Lisda, Untung menyoroti penetapan kedaruratan. Ia berharap ada penetapan kedaruratan yang lugas. Selain penetapan kedaruratan yang lugas, AMPU-PB mengajukan Sembilan masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Penanggulangan Bencana, yakni paradigma, kelembagaan, fungsi yang paripurna, pendanaan yang mendanai, kemandirian daerah, proses bisnis multipihak, komitmen organisasi masyarakat, kesetaraan dan inklusi, serta pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana.

Hal lain yang menarik dalam pencegahan dan penanggulangan bencana adalah peran kepemimpinan lokal. Berdasarkan hasil penelitian di Sulawesi Tengah pasca bencana, Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trinirmalaningrum menyampaikan pada dasarnya ada kearifan (pengetahuan) lokal mengenai kebencanaan. Kepemimpinan lokal diakui masyarakat, dan sangat penting diakomodasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. “Sudah ada pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah bencana,” ujar Rini, begitu ia biasa disapa.

Persoalannya, pengetahuan masyarakat dan kepemimpinan lokal cenderung tidak tertampung dalam kebijakan di tingkat atas. Senada dengan Lisda, Rini  berharap pengakuan atas kepemimpinan lokal diakomodasi dalam UU Penanggulangan Baru.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua