Jumat, 14 August 2020

Optimisme Presiden Saat Kondisi Pandemi

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MR) Bambang Soesatyo mengatakan pandemi Covid-19 memang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Bahkan menyeret perekonomian sejumlah negara masuk jurang resesi terburuk dalam kurun waktu 100 tahun. Dia khawatir pemulihan ekonomi bakal berjalan lamban dan dampaknya berpotensi bertahan lama. “Jika tidak segera diatasi, efek resesi domino akan menyebar ke berbagai sektor,” ujarnya. 

Mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan. Bahkan  sebaliknya, deflasi yang tajam akibat perekonomian tidak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan akan menjadi minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa. Mendurut Bambang, dalam skala riilnya, dampak resesi terhadap sebuah negara. Seperti meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, hingga gulung tikarnya sektor usaha. “Karena itu, saatnya kita bergotong royong terus mendukung kebijakan pemerintah,” ajaknya.

Politisi Partai Golkar itu mengimbau masyarakat agar tetap bersabar dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tetap optimis situasi bakal berangsur membaik. MPR, kata Bamsoet begitu biasa disapa, mendukung pemerintah dalam mensinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Seperti keputusan pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kami pandang sangat tepat, mengingat persoalan ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan penanganan Covid-19. Karena itu, perlu ada keseimbangan penyelesaian persoalan kesehatan dan sekaligus perekonomian. Dengan catatan, kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berpandangan menghadapi pandemi Covid-19 diperlukan kehadiran negara. Melalui UU No.2  Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid-19, pemerintah melakukan berbagai kebijakan.

Baginya, keselamatan dan kesehatan rakyat menjadi asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara termasuk penanganan Covid-19. Namun demikian, masyarakat luas pun menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat dan terpadu dalam menjalankan berbagai program dalam melindugi dan membantu serta memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat.

Perbaiki kekurangan

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu lebih lanjut menuturkan pandemi Covid-19 memang amat menguji terhadap capaian kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Sebabnya, dapat terlihat dari berbagai kekurangan yang masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya demi mewujudkan Indonesia maju.

Pertama, masih diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah. Begitupula persoalan sistem penanggulangan bencana terpadu pun belum terkoordinasi dengan baik. Itu sebabnya perlu memperkuat sistem dalam penanggulangan bencana secara terpadu dan terukur serta terprogram secara baik.

Hal lain soal sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial. Menurutnya, sistem jaminan sosial sudah terdapat program melalui BPJS. Hanya saja, sistem yang ada perlu disempurnakan agar jaminan sosial dan perlindungan sosial dapat dirasakan seluruh rakyat secara merata. Sementara dari aspek regulasi pun masih perlu diperkuat agar dapat mencegah krisis ekonomi.

“Kita juga membutuhkan regulasi yang dapat menselaraskan otoritas kebijakan fiskal dan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua