Situasi pandemi Covid-19 tak menyurutkan lembaga peradilan untuk tetap produktif. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), berbagai terobosan diambil demi tetap memberi layanan terbaik terhadap masyarakat pencari keadilan dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan peradilan. Hal ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam pidato Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2020).
“Mahkamah Agung menjamin kecepatan pelayanan persidangan saat pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam pandangan Presiden, dalam memperluas akses para pencari keadilan, MA dipandang terus melakukan sejumlah perbaikan. Seperti menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Langkah tersebut membuat MA mampu memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.
Menurut Presiden, keberhasilan MA tersebut berkat dukungan dari KY sebagai lembaga pengawas eksternal dalam lingkup kewenangannya. Dia menilai seperti pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc tipikor, dan calon hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula, dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.
“Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan pengaduan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi,” kata dia. (Baca Juga: Optimisme Presiden Saat Kondisi Pandemi)
Sementara kecepatan dan kecermatan MK menjalankan fungsinya pun tak luput dari sorotan Presiden Jokowi. Menurutnya, MK terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Dia menilai MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara.
Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Sementara pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan. Tak hanya itu, MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional dan global. “Agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia,” harapnya.