Jumat, 14 August 2020

DPR Berupaya Rampungkan Target RUU Prolegnas 2020

Terutama RUU Cipta Kerja yang pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan transparan yang diharapkan memiliki legitimasi yang kuat.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: SGP/Hol

DPR menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan secara sembarangan. Namun, pembahasan RUU usulan pemerintah ini dilakukan secara cermat, hati-hati, dan transparan meskipun masih dibahas di tengah masa reses. “Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021 dalam rangka penyampaian Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Bagi Puan, terpenting pembahasan RUU Cipta Kerja tetap mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional. Tak hanya untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Dia mengatakan cara tersebut dilakukan agar RUU Cipta Kerja yang dihasilkan nantinya memiliki legitimasi yang kuat dalam menjaga kepentingan negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir di tengah situasi pandemi Covid-19, DPR tak lepas dari dinamika. Namun DPR pun tetap bekerja menjalankan fungsi legislasi di tengah keterbatasan. Misalnya, rapat-rapat tidak mengandalkan tatap muka secara langsung, tetapi juga secara daring. Hal itu dikuatkan dengan disahkannya rapat dengan metode virtual melalui Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Puan melanjutkan DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 pada masa persidangan IV tahun 2019-2020 agar capaian fungsi legislasi menjadi lebihi realistis dan terukur. Berdasarkan evaluasi bersama, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 RUU. Yakni, dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 dan sebanyak 3 RUU ditambahkan dalan Prolegnas Prioritas 2020, serta 2 RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas 2020.

Dia menegaskan DPR bakal berupaya terus menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. Namun demikian, penyelesaian sejumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 tetap memperhatikan skala prioritas. “Sehingga kebutuhan hukum bagi negara kesatuan republik Indonesia dapat dipenuhi,” kata dia.

Presiden Joko Widodo berharap agenda legislasi di parlemen di tengah pandemi Covid-19 mesti tetap berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya, rampungnya pembahasan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta RUU tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. (Baca Juga: Pembentuk UU ‘Rombak’ Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik)

Dalam situasi perekonomian yang sedang terpuruk, RUU Cipta Kerja memang menjadi harapan dalam membenahi tumpang tindihnya aturan dalam investasi dan kemudahan berusaha. Bagi Presiden Jokowi, ekosistem nasional harus kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. “Penataan regulasi di berbagai sektor mesti dilakukan secara cepat,” kata Presiden.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua