Selasa, 25 August 2020

From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Oleh: M Iqsan Sirie*)

Sudah saatnya topik pelindungan data pribadi di Indonesia yang disorot beranjak dari yang sebelumnya melulu menyuarakan perlu adanya sebuah produk legislasi ke arah pembahasan yang lebih konkret.
RED
M Iqsan Sirie. Foto: Istimewa

“Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi”, “Indonesia Darurat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi”, “Data Nasabah Bocor, UU Pelindungan Data Pribadi Kian Penting” – inilah beberapa dari sekian banyak judul artikel dan opini yang menghiasi dan sangat sering kita jumpai tiga tahun belakangan ini di berbagai media di tanah air.

Semua tulisan-tulisan tersebut bisa dikatakan mengaungkan narasi yang sama, yaitu Indonesia belum memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Alhasil, tidak terdapat jaminan pelindungan bagi para pemilik data pribadi serta tidak ada tonggak-tonggak penanda yang jelas apabila pelaku usaha menggunakan data pribadi masyarakat untuk kepentingan kegiatan usahanya. Karena itu, pemerintah perlu segera menerbitkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.  

Tentunya tidak ada yang salah dengan narasi di atas. Nyatanya aturan main terkait pelindungan data pribadi yang ada saat ini (bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak sinkron satu sama lain serta tidak komprehensif) masih jauh dari kata memadai, sehingga memang perlu ada pengaturan setingkat Undang-Undang yang lebih baik.

Namun demikian, sudah saatnya topik pelindungan data pribadi di Indonesia yang disorot beranjak dari yang sebelumnya melulu menyuarakan perlu adanya sebuah produk legislasi (act) ke arah pembahasan yang lebih konkret, yakni langkah (action) nyata apa yang perlu dilakukan segenap pemangku kepentingan agar tujuan dibentuknya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat tercapai tatkala rancangan beleid tersebut selesai ‘diketok palu’ di Senayan. Walaupun pemangku kepentingan dalam konteks ini ada banyak, pemerintah sebagai pemegang mandat amanah penyelenggaraan negara harus menjadi aktor utama yang menginisiasi langkah-langkah yang diperlukan tersebut.

Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada awal tahun ini. Terlepas RUU PDP akan rampung atau tidak dalam waktu dekat, sudah terlihat adanya progres di sisi ini. Terlebih lagi, kedua lembaga negara tersebut sudah menyatakan komitmennya untuk mengakselerasi proses pembahasan RUU PDP agar dapat disahkan menjadi Undang-Undang sebelum lewat tahun 2020.  

Yang belum terdengar gemanya adalah upaya pemerintah untuk membuat semacam peta jalan (roadmap) atau dokumen serupa, yang berisi arahan dan langkah-langkah penyiapan untuk memastikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat diimplementasikan dengan mulus. Karena yang ingin kita semua hindari adalah ketika Undang-Undang tersebut sudah disahkan dan masa peralihannya berakhir namun tidak berhasil diimplementasikan karena kurangnya persiapan.

Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Pelindungan Data Pribadi

Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan saat menyusun rencana pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah bagaimana cara mengedukasi secara efektif pihak-pihak yang akan terkena dampak Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini penting sebab ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidaklah mudah untuk dimengerti mengingat banyaknya konsep-konsep pelindungan data pribadi di dalamnya yang mengadopsi aturan pelindungan data pribadi yang berlaku di Eropa, yaitu General Data Protection Regulation.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua