Rabu, 26 August 2020

Memaksimalkan Mediasi dalam Menghadapi Sengketa Saat Pandemi Oleh: Primayvira Limbong*)

Ada beberapa keuntungan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang secara khusus ditinjau dari keadaan pandemi saat ini.
RED
Primayvira Limbong. Foto: Istimewa

Ketika physical distancing dan social distancing menjadi dua frasa yang begitu populer beberapa bulan terakhir ini, banyak pertanyaan yang muncul di benak masyarakat, dan banyak pula permasalahan yang tampaknya tidak ada atau setidaknya minim solusi. Tak elaknya masyarakat pencari keadilan. Mereka turut mempertanyakan efektifitas fungsi pengadilan sebagai “rumah perkumpulan pencari keadilan” jika unsur “perkumpulan” tersebut harus dibatasi oleh physical distancing dan social distancing tersebut. Kapasitas pengadilan untuk tetap dapat memberikan access to justice secara maksimal kepada masyarakat dalam kondisi pandemi saat ini mulai diragukan oleh banyak pihak.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan para pencari keadilan dalam pandemi Covid-19, Ketua Mahkamah Agung secara cepat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (“SEMA 1/2020”) pada tanggal 23 Maret 2020.

Menarik bagi Penulis bahwa SEMA 1/2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (salus populi suprema lex esto). Untuk tujuan keselamatan para pencari keadilan, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah berusaha mencari dan memberikan inovasi-inovasi hukum terbaik, baik secara sistemik maupun praktik melalui SEMA 1/2020 tersebut. Namun demikian, menjadi pertanyaan apakah seluruh upaya tersebut berbanding lurus dengan semangat para pencari keadilan di Indonesia?

Tentunya agar access to justice tetap dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan tanpa membahayakan unsur keselamatan, peran serta diharapkan tidak hanya datang dari pihak lembaga peradilan –dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya– tetapi juga dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Secara khusus Penulis menitikberatkan pada sengketa-sengketa hukum perdata yang tentunya bersifat privat dan tidak berhubungan dengan kepentingan umum.

Sebagai contoh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jumlah perkara perdata (gugatan) yang masuk di bulan Februari 2020 (masa awal pandemi) sebanyak 85 perkara, sedikit menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yakni Januari 2020 di saat pandemi belum masuk ke wilayah Indonesia (109 perkara). Namun cukup mengagetkan ketika perlahan statistik perkara baru yang masuk terus meningkat bahkan di bulan Juni 2020 jumlahnya kembali mencapai angka 103 perkara. Seakan-akan kondisi pandemi saat ini tidak menggoyahkan “semangat berperang” para pencari keadilan, di saat “berperang” sebenarnya bukan satu-satunya solusi untuk memperoleh keadilan dan hak hukum seseorang.

Mediasi -salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang acapkali disepelekan, diabaikan, bahkan dilupakan- bisa menjadi jawaban aats pencarian solusi hukum yang aman dan nyaman dalam masa pandemi ini. Terlebih lagi, kedudukan mediasi juga sudah dikuatkan oleh institusi peradilan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“PERMA 1/2016”).

Sayangnya, sekalipun sudah didorong sedemikian rupa oleh institusi peradilan itu sendiri, masyarakat pencari keadilan masih cenderung menyepelekan kekuatan dari “win-win solution” yang ditawarkan mediasi –baik di dalam maupun di luar pengadilan– dan tetap memiliki mindset bahwa berperang, dengan segala konsekuensinya, adalah cara terbaik untuk memperoleh apa yang diinginkan. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua