Rabu, 26 August 2020

Jelajah Benua Sang Jaksa Mencari Legitimasi Pemidanaan Militer Indonesia

Ada lebih dari 10 negara dari Eropa, Amerika, dan Asia yang menjadi objek perbandingan. Urgensi “pemurnian” peran Jaksa dalam hukum pidana militer di Indonesia sulit dibantah.
Normand Edwin Elnizar
Buku Hukum Pidana Militer Kontemporer karya Asep N Mulyana. Foto: NEE

Ada satu bidang hukum pidana khusus yang tidak pernah menjadi mata kuliah pendidikan sarjana hukum di Indonesia. Calon sarjana hukum biasanya hanya dikenalkan sekilas dalam hukum pidana. Tidak tersedia kuliah tersendiri untuk mempelajarinya. Baik untuk muatan formil maupun materiil. Seolah bidang hukum pidana khusus yang satu ini bukan urusan sarjana hukum kelak. Mata kuliah itu, tentu saja, ialah hukum pidana militer.

Seorang profesor hukum pidana di Universitas Indonesia pernah berkelakar menanggapi pertanyaan mahasiswanya. Mengapa tidak ada satu pun mata kuliah soal peradilan militer, termasuk pidana militer? Jawabannya karena semua urusan peradilan militer sudah dikuasai militer. Tentu saja ini hanya gurauan. Sebagai negara hukum, sesuai penegasan dalam konstitusi, militer tidak menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Apalagi memiliki kewenangan mandiri dalam sistem peradilan pidana.

Buku terbaru Asep N. Mulyana, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, bisa menjadi rujukan jernih untuk menjelaskan lebih lanjut. Tema hukum pidana militer termasuk yang jarang ditulis bahkan oleh para ilmuwan hukum pidana. Asep membuktikan kemampuan risetnya sebagai Jaksa tidak hanya menghasilkan surat dakwaan dan tuntutan. 

Buku ini pun bukan sekadar riset blackletter law perundang-undangan di Indonesia.Asep melakukan studi komparatif hingga menjelajah sistem hukum lintas benua. Mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. (Baca: Prapenuntutan, Win-win Solution Polisi dan Jaksa yang Terlupakan)

“Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap hukum pidana militer secara komprehensif,” kata Asep memberi janji di pendahuluan bukunya yang berjudul Hukum Pidana Militer Kontemporer (hal.9).

Sebelumnya, Asep sudah menerbitkan buku lain bertema hukum pidana militer. Hanya saja risetnya membedah mandat konstitusi untuk posisi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Berbeda dengan riset di buku ini yang berupaya memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap hukum pidana militer. Termasuk praktik-praktik baik yang bisa dicontoh dari berbagai negara.

Apresiasi khusus diberikan Edward O.S.Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, saat memberi pandangan kritis atas buku Asep. Edward mengakui karya Asep sebagai referensi ilmiah yang langka dan penting. “Selain jarang ditulis orang, buku yang ditulis oleh Dr.Asep sangatlah komprehensif mulai dari tinjauan teoritik tindak pidana militer, penegakan hukum pidana militer sampai pada perbandingan hukum pidana militer di berbagai negara,” katanya (hal.xiv).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua