Senin, 31 Agustus 2020

Disgorgement Fund Sebagai Perlindungan Investor di Sektor Jasa Keuangan Oleh: Yosea Iskandar*)

Tindakan ini bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati apa yang diperoleh dari perbuatannya atau agar tidak mengulangi perbuatannya.
RED
Yosea Iskandra. Foto: Istimewa

Kasus hukum Jiwasraya tengah bergulir dengan berjalannya proses persidangan atas enam orang yang didakwa merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Penerapan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus ini membuat upaya penelusuran aliran dana menjadi lebih efektif karena memberikan kewenangan bagi penyidik untuk memperoleh akses ke rahasia perbankan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 8/2010).

Sementara penerapan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mengembalikan harta kekayaan yang telah disita dari para terdakwa kepada negara (asset recovery) -Pasal 72 ayat (1) UU No. 8/2010-. Apabila kerugian negara menjadi titik berat persoalan, maka pemulihan hak-hak nasabah yang klaimnya gagal dibayarkan seolah terabaikan oleh proses hukum yang sedang berjalan.  Peran aktif Pemerintah tentunya menjadi harapan nasabah atau investor untuk memperoleh kembali investasinya, bukan hanya dalam kasus ini tapi juga berbagai kasus sejenis lainnya di sektor jasa keuangan.

Skema perlindungan investor yang ada saat ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.04/2016 mengenai Dana Perlindungan Pemodal yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal baik berupa efek atau dana yang dititipkan pada Kustodian(Pasal 19 POJK No.49/POJK.04/2016), sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek.

Dana Perlindungan ini dikelola oleh Indonesia SIPF yang dalam laman internetnya menyatakan bahwa Indonesia SIPF adalah sebuah lembaga perlindungan yang diawasi penuh oleh OJK untuk mengatasi masalah investasi yang hilang akibat adanya penipuan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Namun dengan dibatasinya cakupan ganti rugi pada aset yang hilang, skema ini sepertinya tidak dimaksudkan untuk mampu menjangkau berbagai variasi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengemukakan wacana yang diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan, berupa rancangan Peraturan OJK mengenai Disgorgement dan Disgorgement Fund di Bidang Pasar Modal. Disgorgement adalah bentuk upaya OJK memberi perintah kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.

Tindakan ini bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati apa yang diperoleh dari perbuatannya atau agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian maka secara prinsip disgorgement adalah hal baru dalam pasar modal kita karena perintah pengembalian keuntungan ini bukanlah bentuk hukuman seperti sanksi atau denda, melainkan tindakan administratif OJK sebagai pelaksanaan dari kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Dana yang berhasil dihimpun dari pengenaan disgorgement tersebut akan dibentuk menjadi disgorgement fund, untuk selanjutnya diadministrasikan dan didistribusikan kepada pihak yang dirugikan. Apabila dana yang diperoleh lebih besar, maka sisanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal. Sementara apabila dana tidak mencukupi, maka pendistribusian akan dilakukan secara proporsional.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua