Selasa, 01 September 2020

RUU MK Bakal Diparipurnakan untuk Disahkan

Pemerintah berharap agar RUU Perubahan Ketiga UU MK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat.
Rofiq Hidayat
Suasana rapat kerja pembahasan RUU MK, Senin (31/8). Foto: RFQ

Materi muatan sejumlah pasal perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diambil disepakati secara bulat antara Komisi III dengan pemerintah melalui pembahasan secara maraton dalam kurun waktu satu pekan ini. Materi yang dimaksud diantaranya proses rekrutmen seleksi hakim konstitusi, syarat usia minimal calon hakim konstitusi, masa jabatan ketua dan wakil ketua.

“Secara khusus di RUU ini, DPR bersama Pemerintah menyetujui agar proses rekrutmen hakim MK di masing-masing lembaga negara yakni Presiden, DPR, dan MA, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen tersebut,” ujar Ketua Komisi III DPR Herman Herry dalam rapat kerja dengan pemerintah di Komplek Gedung Parlemen, Senin (31/8/2020).

Dia mengatakan melalui perubahan ketiga UU MK ini harapannya dapat memperkuat posisi MK sebagai pengawal konstitusi. Khususnya dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan memiliki peranan penting dalam menegakan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai kewenangannya.

Dalam pengambilan keputusan tingkat pertama ini, seluruh fraksi di Komisi III memberikan persetujuan secara bulat untuk diboyong ke dalam rapat paripurna (keputusan tingkat II) terdekat. Dia menerangkan rapat kerja tersebut merupakan lanjutan setelah pekan lalu pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan total 121 untuk dilakukan pembahasan.

Lalu, dilanjutkan pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK yang menghasilkan sejumlah poin penting. Antara lain, perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun. Kemudian, usia minimal hakim konstitusi menjadi 55 tahun (sebelumnya 60 tahun dalam draf awal RUU MK, red).  

Ketua Panja RUU MK Adies Kadir mengatakan sedianya substansi yang menjadi pembahasan antara lain kedudukan, susunan dan kewenangan MK. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi serta perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Begitu pula soal perubahan batasan usia minimal, syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi.

Tak hanya itu, penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis kehormatan MK. Terakhir, pengaturan ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai penjaga konstitusi tetap terjamin haknya. (Baca Juga: Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua