Rabu, 02 September 2020

14 Poin Perubahan dalam RUU BI yang Dikhawatirkan Hilangkan Independensi Bank Sentral

Muatan RUU BI dianggap sebagai kemunduran dalam pengawasan moneter dan keuangan seperti era Orde Baru. Hilangnya independensi bank sentral dikhawatirkan berisiko buruk terhadap perekonomian.
Mochammad Januar Rizki
Bank Indonesia. Foto: RES

Pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) sedang berlangsung antara pemerintah bersama DPR. Terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam draf RUU yang menjadi inisiatif DPR tersebut. Perubahan tersebut antara lain berkurangnya independensi BI sebagai bank sentral, perluasan tujuan BI untuk menciptakan lapangan kerja, pembentukan dewan moneter dengan unsur pemerintah, keterlibatan BI dalam serta memberikan fasilitas pembiayaan darurat.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Prof Hendrawan Supratikno menjelaskaan usulan RUU BI baru muncul dalam rapat antara Baleg, Panitia Perancang UU DPD bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Juli 2020. Usulan RUU BI tersebut mengeluarkan RUU tentang Perubahan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dia melanjutkan perubahan tersebut sudah diparipuranakan pada 16 Juli.

“Dalam rapat sore itu ada keputusan yang agak mengejutkan, yaitu pemerintah meminta agar RUU yang sudah masuk Prolegnas 2020 yaitu RUU 21/2011 tentang OJK dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas. Sebagai gantinya karena RUU OJK dikeluarkan diganti dengan revisi kedua UU 23/1999 tentang BI,” jelas Hendrawan, Minggu (30/8). (Baca Juga: Ketimbang Terbitkan Perppu, Pemerintah Disarankan Perkuat KSSK)

Dia menjelaskan perubahan RUU BI tersebut sebenarnya untuk menyesuaikan dengan mandat kewenangan bank sentral tersebut sesuai dengan Perppu 1/2020 yang sudah disahkan menjadi UU 2/2020. Dalam UU 2/2020 tersebut BI mendapatkan kewenangan baru seperti pembelian surat utang dipasar perdana, memberi pinjaman likuiditas jangka pendek. Padahal, dalam UU sebelumnya kewenangan BI tersebut telah dihilangkan.

Kemudian, kemunculan RUU BI tersebut dijelaskan Hendrawan, ada harapan dari pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 secara tegas dan cepat khususnya dalam kebijakan burden sharing. Selain itu, dia juga mengatakan belum selarasnya antara BI dan OJK menjadi salah satu alasan kemunculan RUU BI tersebut. (Baca Juga: Usulan Mengalihkan Pengawasan Perbankan ke BI Perlu Pendalaman)

Dia menjelaskan dalam RUU BI tersebut mencangkup redefenisi independensi BI. Dia mengatakan terdapat pemikiran yang menyatakan independensi BI dalam UU berlaku saat ini berlebihan. Sehingga, ada rencana dalam RUU BI nantinya independensi tersebut dibatasi.

“Independensi BI sangat luar biasa bahkan saat pemerintah mengeluarkan surat utang pun pemerintah wajib berkoordinasi dengan BI. Bahkan dengan kebijakan moneter, BI mempertimbangkan kebijakan pemerintah, bukan menyokong tapi hanya mempertimbangkan saja. Sehingga, ada pemikiran independensi ini ditata lebih baik,” jelas Hendrawan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua