Kamis, 03 September 2020

Tanpa Pengakuan Bersalah, Keadilan Restoratif Sulit Tercapai

Pelibatan masyarakat sangat penting. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung, suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya demi tujuan keadilan restoratif. Tapi, ada syaratnya.
Muhammad Yasin
Narasumber yang memberikan pandangan mengenai restoratif justice dalam webinar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Foto: Istimewa

Pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan adalah prasyarat keadilan restoratif. Tanpa ada pengakuan dari orang yang melakukan kejahatan, keadilan restoratif yang diinginkan dalam penyelesaikan masalah akan sulit tercapai. Menerima dan mengakui kesalahan adalah bagian dari upaya menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga sangat penting dan menentukan keberhasilan keadilan restoratif.

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari webinar ‘Perkembangan Keadilan Restoratif di Indonesia’, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung, Rabu (2/9). “Bagaimana menyelesaikan suatu masalah tanpa ada pengakuan bersalah. Pengakuan itu adalah prasyarat restorative justice,” kata Agustinus Pohan, Dosen Fakultas Hukum Unpar.

Para pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum di Indonesia telah menaruh perhatian pada pendekatan restorative justice dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini dianggap sebagai jawaban atas persoalan penyelesaian perkara melalui lembaga formal peradilan dalam sistem peradilan pidana (SPP).

Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Undang-Undang ini mewajibkan aparat penegak hukum  mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA).

(Baca juga: Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan).

Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia, Santi Kusumaningrum, mengatakan UU SPPA adalah salah satu upaya menerapkan keadilan restoratif dalam pembangunan hukum dan sosial, khususnya untuk anak. Ini penting digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Regulasi terbaru adalah berkaitan dengan keadilan ini adalah Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja ini dibuat antara lain karena pendekatan keadilan restoratif sudah merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.

Agustinus Pohan mengapresiasi kehadiran Perja ini, tetapi mengkritik substansinya terutama berkaitan dengan ketiadaan pengakuan bersalah dan masalah pelibatan masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 menentukan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika terpenuhi tiga syarat. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua