Kamis, 03 September 2020

Tiga Indikasi State Capture Corruption dalam RUU Cipta Kerja

Beberapa persoalan RUU Cipta Kerja sektor lingkungan hidup diantaranya penyederhanaan tidak rasional dari naskah akademik, kompleksitas pengaturan, penghapusan izin lingkungan, pelemahan aspek pengawasan dan penegakan hukum, pelemahan peran pemerintah daerah.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Pemerintah dan DPR terus membahas RUU Cipta Kerja meskipun banyak kalangan yang mengkritik. Sorotan tajam terhadap RUU Cipta Kerja tak hanya berasal dari kalangan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan lembaga negara, tapi juga kalangan akademisi. RUU Cipta Kerja menyasar puluhan UU, salah satunya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dosen Universitas Hasanuddin, Makassar, Laode Muhammad Syarif, menilai publik patut mencurigai penyusunan RUU Cipta Kerja. Laode menyebut hasil penilaian masyarakat internasional, seperti World Justice Project, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat korupsinya memprihatinkan dengan indeks persepsi korupsi rendah yakni 21. Jika kualitas penegakan hukum dan politik di Indonesia berjalan baik, indeks persepsi itu bisa di atas 40.

Dia menilai korupsi yang paling dominan di Indonesia yakni korupsi politik. Selain itu, potensi konflik kepentingan dalam lembaga negara yang menerbitkan kebijakan seperti DPR juga sangat tinggi karena dari 575 anggota DPR, 262 diantaranya merupakan pengusaha. Konflik kepentingan ini bisa terlihat dari beberapa UU yang dihasilkan, seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan yang terakhir RUU Cipta Kerja.

Laode memberi contoh ketidakberpihakan pemerintah dan DPR kepada masyarakat tercermin dari revisi UU Minerba yang baru disahkan menjadi UU. Mengacu beleid sebelumnya, perusahaan pemegang izin yang kontraknya habis harus melakukan tender ulang. Tapi ketentuan itu dihapus dalam revisi UU Minerba yang baru, sehingga perizinan bisa berlanjut tanpa tender ulang. Hal yang sama dikhawatirkan terjadi dalam RUU Cipta Kerja, apalagi pembahasannya sejak awal tertutup.

Menurutnya, penyederhanaan perizinan demi kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi dalam RUU Cipta Kerja tidak menjawab masalah lingkungan hidup dan SDA di Indonesia. Seperti tidak menjawab keadilan pusat dan daerah; kepatuhan pembayaran royalti/pajak/PNBP; masalah korupsi, dan kelanjutan ekonomi di daerah tambang setelah ditutup. Termasuk tidak menyentuh solusi penyelesaian masalah perizinan yang tidak clear and clean, dan konflik lahan yang terjadi di masyarakat.

“Bisa disimpulkan jika ini dipaksakan (untuk disahkan, red), pemerintah dan DPR tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan hidup dan SDA,” kata Laode dalam webinar bertajuk “Pelemahan UU Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Suara dari Akademisi”, Kamis (3/9/2020). (Baca Juga: Amnesty International: RUU Cipta Kerja Berpotensi Merampas Hak Buruh)

Dalih pemerintah dan DPR yang menyebut perizinan, terutama di sektor lingkungan hidup sebagai penghambat investasi, menurut Laode tidak tepat. Survei World Economic Forum terhadap pelaku bisnis mengungkapkan sejumlah faktor utama penghambat investasi di Indonesia, posisi pertama yakni korupsi. Diikuti, inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, dan kebijakan tidak stabil.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua