Jumat, 04 September 2020

Publik Kritisi “Penetrasi” TNI dalam Pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Semestinya, tugas dan fungsi TNI melaksanakan kebijakan pertahanan negara dan bukan membuat kebijakan pertahanan negara.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HOL

Pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme masih berlangsung di DPR. Belakangan, rencana pemerintah dalam melibatkan TNI ini mulai mendapat respon dari internal TNI. Dalam beberapa kesempatan, komandan pasukan khusus dari masing-masing matra ikut menyampaikan ke publik mengenai pentingnya Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Tidak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil melihat ada upaya TNI untuk meloloskan rancangan Perpres yang tengah di bahas di DPR tersebut. “Bahkan TNI juga diduga secara aktif melakukan lobi-lobi di DPR untuk mendukung rancangan Perpres,” ujar Peneliti bidang HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie kepada hukumonline, Kamis (3/9).  

Menurut Ikhsan, langkah tersebut merupakan bentuk fait accompli TNI terhadap otoritas sipil. Ikhsan menilai, sebagai alat pertahanan negara, TNI seharusnya berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan negara, bukan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan negara.

TNI lanjut Ikhsan, tidak seharusnya menunjukkan sikap politik kepada publik bahkan di duga melakukan lobi-lobi kepada DPR untuk mengesahkan rancangan Perpres tersebut. Langkah-langkah TNI tersebut dinilai terkesan memaksakan otoritas sipil untuk segera mengesahkan rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. (Baca Juga: Keterlibatan TNI Tangkal Terorisme Harusnya Sebagai Upaya Terakhir)

Dalam negara demokrasi yang menghormati prinsip supremasi sipil, pembentukan perpres dan undang-undang sepenuhnya berada di tangan otoritas sipil. Karena itu, Ikhsan mengingatkan sepatutnya TNI untuk tunduk pada kebijakan otoritas sipil dan melaksanakan kebijakan tersebut. TNI tidak seharusnya melakukan langkah-langkah politik yang berupaya mendorong proses pengesahan perpres.

“Jika TNI memiliki padangan terkait perpres, seharusnya padangan tersebut disampaikan ke dalam pemerintahan dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan bukan disampaikan kepada publik, apalagi diduga sampai melobi ke DPR,” terang Ikhsan.

Saat ini rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang telah diserahkan Pemerintah kepada DPR. Secara substansial draft rancangan Perpres tersebut masih mengandung perdebatan di publik karena terdapat pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengancam hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua