Jumat, 04 September 2020

Ini Aspek-aspek Analisis Hukum dalam Proses Pembuatan Legal Due Diligence

Apakah pemegang saham/Direksi/Dewan Komisaris perusahaan memperoleh saham/ditunjuk secara sah?
Moch. Dani Pratama Huzaini
Hukumonline menyelenggarakan Webinar Hukumonline 2020 dengan topik Memahami Aspek Penting dalam Pembuatan Legal Due Diligence yang Efektif secara daring, Selasa (25/8). Foto: RES

Dalam proses pembuatan legal due diligence (LDD) terhadap sebuah perusahaan yang akan menjadi target/objek transaksi merger maupun akuisisi, konsultan hukum harus memperhatikan sejumlah hal penting atau isu material yang akan dianalisis secara hukum. Terdapat sejumlah pertanyaan penting yang harus bisa dijawab saat melakukan analisa hukum dalam sebuah proses LDD.

Associate SSEK Indonesian Legal Consultans, Greita Aggraeni, menjabarkan sejumlah pertanyaan kunci tersebut. Pertama, apakah perusahaan target telah mematuhi ketentuan yang berlaku terhadapnya baik melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan target ataupun perjanjian?

Kemudian yang kedua adalah apabila perusahaan target hendak melakukan suatu tindakan (misalnya akuisisi, pengalihan saham, pengalihan aset), apakah tindakan tersebut dilarang/dibatasi/diijinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, perjanjian, atau lainnya? Ketiga, apakah perusahaan target perlu melakukan pemberitahuan atau meminta persetujuan pihak-pihak tertentu?

Sementara yang keempat, apakah ada kewajiban hukum yang mungkin akan timbul di masa depan yang penting untuk diketahui investor?,” ungkap Greita.

Selain hal di atas, analisa hukum juga dilakukan terhadap hal-hal yang mencakup risiko hukum yang timbul dari permasalahan yang ditemukan (misalnya sanksi, gugatan, pembatalan perjanjian) dan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut. (Baca Juga: Pahami Alur Pengumpulan Informasi dalam Penyusunan Legal Due Diligence)

Kemudian konsultan hukum akan memeriksa hal-hal penting dalam perusahaan misalnya terkait anggaran dasar perusahaan target beserta perubahan-perubahannya sejak perusahaan target didirikan sampai dengan perubahan terakhir. Lalu akta dalam bentuk notarial dan/atau akta/berita acara rapat di bawah tangan; persetujuan dari serta bukti pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pendirian perusahaan target serta perubahan-perubahan anggaran dasar perusahaan target sejak didirikan sampai dengan perubahan terakhir.

“Juga bukti pengumuman di Berita Negara atas anggaran dasar sejak perusahaan target didirikan sampai dengan perubahan terakhir,” terang Greita.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua