Jumat, 04 September 2020

DPN Peradi dan DPP Organda Menandatangani MoU terkait Penguatan Lembaga dan Bantuan Hukum

Berlokasi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menandatangani MoU dengan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Daerah (DPP Organda) pada Selasa (1/9).
CT-CAT
Proses penandatanganan MoU antara DPN Peradi dan DPP Organda. Foto: istimewa.

Berlokasi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menandatangani MoU dengan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Daerah (DPP Organda) pada Selasa (1/9). Momen penandatanganan ini diwakili oleh Ketua Umum DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan; Sekretaris Jendral Peradi, Thomas E. Tampubolon; Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Djokosoetono; dan Sekretaris Jendral DPP Organda, Ateng Aryono.

 

Sebelumnya, Peradi telah banyak melakukan kerja sama yang diikat penandatanganan MoU dengan berbagai lembaga, baik itu swasta maupun pemerintah. DPP Organda sendiri adalah organisasi yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang dibentuk pada 1962. Berada dibawah Kementerian Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kini Organda semakin berkembang dan banyak melakukan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum.

 

Ketua Umum DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menjelaskan, kerja sama antara Peradi dan DPP Organda dimaksudkan untuk mendapatkan penguatan kelembagaan dan access to justice bagi perlindungan hukum organisasi pengusaha angkutan jalan, pengusaha angkutan pedesaan di daerah terpencil, serta crew angkutan.

 

“Dengan perkembangan era digital, perlu paradigma baru untuk menjaga terciptanya hubungan antaranggota Organda sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani kebutuhan transportasi  masyarakat kota dan desa di Indonesia. Setidaknya, bersama Peradi, Organda dapat memperjuangkan kebijakan yang adil terhadap intervensi regulasi dan political will pemerintah, dalam membantu pengusaha angkutan yang mengalami tekanan masa Covid-19 sehingga dapat bangkit. Kemudian, Organda dapat  mendorong dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Jayalah Peradi! Semoga lancar, lincir, luncur! tutur Fauzie.

 

Kerja sama antara DPN Peradi dan DPP Organda dimaksudkan untuk mendapatkan penguatan kelembagaan dan access to justice. Foto: istimewa.

 

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Organda, Adrianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Peradi yang telah siap membantu DPP Organda lewat penandatanganan MoU antara DPN Peradi dan DPP Organda. Adrianto melanjutkan, perkembangan teknologi membuat angkutan baru yang semi resmi diakui sebagai suatu jenis angkutan yang masuk dalam peraturan. Namun, meski diakui dan dinaungi peraturan, tetap ada yang terasa tidak seimbang.

 

Adrianto berharap, kerja sama dengan Peradi yang memiliki lebih dari 60 ribu anggota dapat meningkatkan akses pada keadilan, sehingga ketenteraman dalam usaha untuk mengayomi semua pihak dapat terwujud. Kini, Organda sendiri telah memiliki 34 DPD dan 475 DPC, dengan jumlah anggota yang cukup banyak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua