Senin, 07 September 2020

Mengunjungi Kembali Konsep Pidana Denda UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi Oleh: Dion Valerian*)

Konsep pengancaman pidana denda yang lazim diterapkan dalam formulasi tindak pidana di Indonesia adalah pengancaman pidana denda dengan nilai yang telah tertentukan dalam rumusan pasal (statutory maximum). Penerapan konsep ini dapat kita temukan dalam KUHP dan UU pidana di luar KUHP (baik UU pidana khusus maupun UU administratif bersanksi pidana). Konsep pidana denda dalam Pasal 79 Rancangan KUHP pun masih mengadopsi pola perumusan yang sama, meskipun sudah mengakomodasi kemungkinan perubahan nilai pidana denda melalui Peraturan Pemerintah dalam hal terjadi perubahan nilai uang.

Prinsip proporsionalitas, salah satu prinsip penting dalam pemidanaan, menuntut agar suatu sanksi pidana memiliki kesepadanan dan relevansi dengan tindak pidana yang bersangkutan. Prinsip tersebut menggariskan bahwa berat suatu sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat keseriusan/keparahan dari tindak pidana. Dengan konsep formulasi nilai ancaman pidana denda yang terpacak secara permanen dalam rumusan pasal, nilai ancaman pidana denda cenderung rentan kehilangan proporsionalitasnya karena perubahan nilai uang dan bergegasnya pergerakan zaman.

Ketertinggalan nilai ancaman pidana denda ini, pada akibatnya yang paling buruk, dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip proporsionalitas, sehingga seorang pembuat delik dijatuhi pidana denda yang tidak sepadan dan lebih ringan dibanding tingkat keseriusan/keparahan tindak pidana yang bersangkutan.

Sebagai contoh, kita dapat membandingkan pidana denda terhadap tindak pidana korupsi kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi – UU Tipikor) yang dilakukan pada tahun 2002 dengan tindak pidana berbentuk sama yang dilakukan pada tahun 2020. UU Tipikor, yang diterbitkan tahun 1999 dan direvisi tahun 2001, mengatur bahwa ancaman pidana denda maksimum terhadap korupsi kerugian negara adalah Rp1 miliar untuk subjek hukum orang (bagi korporasi ditambah 1/3).

Pada tahun 2002, nilai pidana denda sebesar Rp1 miliar mungkin dianggap cukup sepadan, berat, dan proporsional bagi korupsi kerugian negara. Namun, apakah nilai tersebut masih dianggap demikian bagi korupsi kerugian negara yang dilakukan pada tahun 2020? Jangka waktu 18 tahun tentu memungkinkan adanya perubahan signifikan terhadap nilai uang, yang berakibat pada semakin memudarnya kesepadanan dan relevansi antara suatu tindak pidana dengan pidana dendanya. Pada situasi itu, perubahan nilai uang membuat ancaman pidana denda yang dulunya proporsional jika dibandingkan dengan tindak pidananya, pada suatu waktu di masa depan menjadi tidak lagi proporsional.

Solusi terhadap permasalahan ini mungkin dapat kita upayakan dengan bantuan analisis perbandingan hukum dan menengok konfigurasi hukum di luar negeri. Beberapa UU pidana di negara lain mengadopsi konsep yang lebih menjamin proporsionalitas pidana denda sehingga lebih tahan dan fleksibel dalam menghadapi perubahan nilai uang.

Bribery Act Inggris misalnya, mengatur ancaman pidana denda yang tidak terbatas. Atau Foreign Corrupt Practices Act jo. Alternative Fines Act Amerika Serikat yang menentukan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan maksimum senilai 2 kali keuntungan kotor (yang didapatkan pelaku) atau kerugian kotor (yang diderita korban).

Dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, subjek hukum korporasi dapat dijatuhi pidana denda maksimum sebesar 10% dari pendapatan tahunannya (annual revenue). Bagi subjek hukum orang, sama seperti di Indonesia, ancaman pidananya telah tertentukan dalam rumusan delik. Namun begitu, Pemerintah Belanda wajib menyesuaikan nilai ancaman pidana denda setiap dua tahun yang diselaraskan dengan perkembangan Consumer Price Index. Fitur terakhir ini belum dimiliki Indonesia dan tampaknya dicoba untuk diadopsi dalam Rancangan KUHP.

Selain merujuk hukum-hukum di negara asing itu, mungkinkah kita mengupayakan solusi lain dengan menengok ke dalam negeri sendiri dan mengidentifikasi undang-undang pidana Indonesia yang mungkin dapat menjadi jawaban bagi permasalahan ketertinggalan nilai ancaman pidana denda? Mungkinkah solusi itu kita temukan dengan menggali kembali khazanah konfigurasi hukum pidana Indonesia di masa silam? Penulis dengan percaya diri menjawab “Ya, mungkin!” terhadap 2 pertanyaan tersebut, dan menawarkan konsep pidana denda dalam UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi sebagai alternatif solusi.

Konsep Pidana Denda dalam UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi

UU Darurat No. 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt TPE) terbit pada 1955, 10 tahun setelah kelahiran republik. Menurut Reksodiputro, UU ini adalah “saduran” (terjemahan dengan penyesuaian di sana sini) dari Wet op de Economische Delicten Belanda, yang diundangkan pada 1950. UU Drt TPE mungkin tidak lagi ramai dikaji karena tidak banyak ditemukan proses perkara pidana berdasarkan UU tersebut pada masa sekarang (meskipun masih ditemukan beberapa putusan pengadilan yang mengadili tindak pidana terkait perdagangan barang-barang dalam pengawasan berdasarkan UU ini).

Mengenai penjatuhan pidana denda, Pasal 6 ayat (2) UU Drt TPE merumuskan: “Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh - baik seluruhnya maupun sebagian - karena tindak-pidana ekonomi itu, lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.”

Maksimum pidana denda untuk delik sebagaimana diatur dalam:

  1. Pasal 6 ayat (1) sub a jo. Pasal 1 sub 1e adalah Rp500 ribu, yang berdasarkan Perpu No. 21/1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi menjadi Rp15 juta (30 kali jumlah awal);
  2. Pasal 6 ayat (1) sub b jo. Pasal 1 sub 2e adalah Rp100 ribu, yang berdasarkan Perpu No. 21/1959 menjadi Rp3 juta;
  3. Pasal 6 ayat (1) sub c jo. Pasal 1 sub 1e adalah Rp100 ribu, yang berdasarkan Perpu No. 21/1959 menjadi Rp3 juta; dan
  4. Pasal 6 ayat (1) sub d jo. Pasal 1 sub 3e adalah Rp50 ribu, yang berdasarkan Perpu No. 21/1959 menjadi Rp1,5 juta.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Drt TPE inilah yang secara kontras dan radikal membedakan UU Drt TPE dengan UU pidana lain. Jika mayoritas -untuk tidak mengatakan hampir semua- UU pidana Indonesia mengatur ancaman pidana denda yang nilainya telah tertentukan dalam rumusan pasal, UU Drt TPE menentukan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan berdasarkan perhitungan (4 kali) harga barang, baik barang dengan mana delik dilakukan (sebagai alat), barang terhadap mana delik dilakukan (sebagai objek), maupun barang yang diperoleh dari tindak pidana (sebagai hasil).

Dengan aturan ini, jika ada subjek hukum yang melakukan tindak pidana ekonomi di masa sekarang, terhadapnya dapat dijatuhi pidana denda sejumlah 4 kali dari harga barang, yang nilainya amat mungkin melampaui maksimum pidana denda sebagaimana ditentukan dalam UU Drt TPE jo. Perpu No. 21/1959 (berkisar dari Rp1,5 juta s.d. Rp15 juta). Perlu digarisbawahi pula bahwa penjatuhan pidana denda berdasarkan harga barang ini berbeda rezim dengan pengenaan pidana tambahan berupa perampasan barang (Pasal 7 UU Drt TPE), sehingga pidana denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama/kumulatif dengan perampasan barang.

Kembali pada permasalahan awal, Penulis berargumen bahwa konsep pengancaman pidana denda berdasarkan nilai/harga barang dalam UU Drt TPE dapat dirujuk sebagai konsep pengancaman pidana denda yang lebih lestari dan fleksibel dalam menghadapi perubahan nilai uang. Dihubungkan dengan agenda pembaruan hukum pidana Indonesia, konsep ini dapat diadopsi dengan sedikit modifikasi pada tindak pidana-tindak pidana yang menimbulkan keuntungan finansial bagi pelaku dan/atau mengakibatkan kerugian finansial bagi korban (misalnya tindak pidana korupsi, TPPU, dan tindak pidana di bidang ekonomi/finansial).

Dalam tindak pidana-tindak pidana tersebut, jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan dihitung berdasarkan keuntungan/kerugian finansial -termasuk juga kerugian lain yang dapat dikalkulasi berdasarkan nilai uang, misalnya kerugian lingkungan dan kerugian sosial- yang ditimbulkan tindak pidana, dan tidak lagi hanya berpatokan pada nilai pidana denda yang tertentukan dalam pasal.

Sangat menarik jika kita menyadari bahwa adopsi konsep UU Drt TPE ini begitu mirip dengan model pidana denda dalam Foreign Corrupt Practices Act jo. Alternative Fines Act Amerika Serikat. Kita dapat berharap bahwa tawaran konsep pengancaman pidana denda tersebut akan memberikan sokongan kekuatan dan fleksibilitas bagi UU pidana dalam menempuh pergerakan zaman dan menghadapi perubahan nilai uang.

Akhirnya, setelah merunut dan mengunjungi kembali UU Drt TPE sebagai bagian dari konfigurasi hukum pada era awal berdirinya republik, Penulis meyakini bahwa konsep pidana denda dalam UU tersebut adalah sumbangsih bermakna yang perlu kita pelajari dan pertimbangkan sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer.

*)Dion Valerian, praktisi hukum dan penulis buku “Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia” (Ruas Media, 2017).

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua