Senin, 07 September 2020

Mengunjungi Kembali Konsep Pidana Denda UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi Oleh: Dion Valerian*)

Kembali pada permasalahan awal, Penulis berargumen bahwa konsep pengancaman pidana denda berdasarkan nilai/harga barang dalam UU Drt TPE dapat dirujuk sebagai konsep pengancaman pidana denda yang lebih lestari dan fleksibel dalam menghadapi perubahan nilai uang. Dihubungkan dengan agenda pembaruan hukum pidana Indonesia, konsep ini dapat diadopsi dengan sedikit modifikasi pada tindak pidana-tindak pidana yang menimbulkan keuntungan finansial bagi pelaku dan/atau mengakibatkan kerugian finansial bagi korban (misalnya tindak pidana korupsi, TPPU, dan tindak pidana di bidang ekonomi/finansial).

Dalam tindak pidana-tindak pidana tersebut, jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan dihitung berdasarkan keuntungan/kerugian finansial -termasuk juga kerugian lain yang dapat dikalkulasi berdasarkan nilai uang, misalnya kerugian lingkungan dan kerugian sosial- yang ditimbulkan tindak pidana, dan tidak lagi hanya berpatokan pada nilai pidana denda yang tertentukan dalam pasal.

Sangat menarik jika kita menyadari bahwa adopsi konsep UU Drt TPE ini begitu mirip dengan model pidana denda dalam Foreign Corrupt Practices Act jo. Alternative Fines Act Amerika Serikat. Kita dapat berharap bahwa tawaran konsep pengancaman pidana denda tersebut akan memberikan sokongan kekuatan dan fleksibilitas bagi UU pidana dalam menempuh pergerakan zaman dan menghadapi perubahan nilai uang.

Akhirnya, setelah merunut dan mengunjungi kembali UU Drt TPE sebagai bagian dari konfigurasi hukum pada era awal berdirinya republik, Penulis meyakini bahwa konsep pidana denda dalam UU tersebut adalah sumbangsih bermakna yang perlu kita pelajari dan pertimbangkan sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer.

*)Dion Valerian, praktisi hukum dan penulis buku “Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia” (Ruas Media, 2017).








Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua