Selasa, 08 September 2020

Empat Isu Krusial dalam RUU Penanggulangan Bencana

UU 24/2007 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebencanaan, sehingga perlu aturan baru yang terpadu dan terkoordinasi dengan kebutuhan masyarakat. A
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah bersepakat memulai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pihak Pemerintah menilai dalam RUU Penanggulangan Bencana terdapat empat isu krusial yang perlu mendapat perhatian khusus.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan empat isu krusial itu harus jadi perhatian khusus. Pertama, kelembagaan. Menurutnya, pemerintah menilai pengaturan terkait tiga fungsi yakni koordinasi, komando, dan pelaksana. Terkait nama lembaga, bagi Juliari tak perlu menyebut nama lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana. Sedangkan pengaturan syarat dan tata cara pengangkatan kepala lembaga, penjabaran fungsi koordinasi, komando, pelaksana tugas.

Kemudian struktur organisasi dan tata kerja lembaga bakal diatur melalui peraturan presiden (Perpres). Pengaturan tersebut ditujukan agar memberi fleksibilitas serta memudahkan melakukan perubahan atau adaptasi sesuai kondisi dan perkembangan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang akan datang.  

Kedua, anggaran. Menurutnya, pengalokasian anggaran agar tidak dicantumkan persentase secara spesifik, tapi cukup diatur secara memadai. Dia beralsaan usulan tersebut agar menghindari adanya mandatory spending yang bakal membebani anggaran negara. Selain itu, cara tersebut menjadi bagian memberikan keleluasaan fiskal.

Ketiga, ketentuan sanksi pidana, pemerintah mengusulkan agar rumusan norma pengaturan sanksi pidana tak menerapkan hukuman minimal dan tak hanya hukuman badan berupa penjara, tapi juga pidana denda. 

Mantan anggota dewan periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) melanjutkan pemerintah mengusulkan agar pengaturan rumusan sanksi pidana menerapkan pidana maksimal. Pasalnya, tindak pidana dalam penanganan bencana masuk  kategori kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Dia mewanti-wanti betul soal penerapan sanksi pidana dalam RUU Penanggulangan Bencana.

Keempat,peran lembaga dan masyarakat. Dalam praktiknya, lembaga usaha dan lembaga internasional memiliki peran saat situasi penanggulangan bencana. Namun peran masyarakat pun tak boleh dipandang sebelah mata karena masyarakat sering aktif membantu pemerintah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua