Kamis, 10 September 2020

Nama Pak Tjip dalam Diskusi Cita Negara Hukum

Negara hukum seharusnya membahagiakan rakyatnya.
Muhammad Yasin
Ilustrasi suasana sidang. Pengadilan berperan memutus perkara dan menemukan hukum. Foto: MYS

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan. Landasan konstitusional itu acapkali diikuti dengan konsep negara hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan sistem hukum liberal dan bukan pula sistem hukum sosialis. Tetapi konsep negara hukum itu akan menjadi konsep belaka jika tidak digunakan untuk membahagiakan masyarakat.

Dalam diskursus negara hukum kalangan akademisi dan praktisi acapkali merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang yang semasa hidupnya menggagas hukum progresif. Menurut Pak Tjip, begitu ia biasa disapa murid-muridnya, hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan dibuat untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia, atau untuk membahagiakan manusia.

Gagasan-gagasan besar Pak Tjip tentang hukum dan negara hukum yang membahagiakan masyarakat kembali mengemuka dalam diskusi Serumpun ‘Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju’ yang digelar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB), Selasa (9/9).

Nama Pak Tjip secara langsung disinggung Faisal, dosen FH UBB, saat menyampaikan pandangan kritis terhadap praktik negara hukum saat ini. Setelah melihat berbagai realitas, Faisal berpandangan bahwa negara hukum Indonesia saat ini ‘tidak sedang baik-baik saja’. Dosen hukum pidana itu menunjuk bagaimana negara hukum lewat aparatnya hadir menakut-nakuti rakyat dengan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Akibatnya, warga dilanda rasa takut menyampaikan pendapat karena dilaporkan oleh orang-orang tertentu. “Negara hukum harus bisa menjembatani rakyatnya untuk mendapatkan kebahagiaan,” tegas Faisal saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.

Sebagaimana digagas Pak Tjip selama hidupnya, seharusnya hukum itu dibuat untuk membahagiakan masyarakat. Dalam banyak tulisannya, Pak Tjip berkali-kali menyinggung penegakan hukum yang menusiawi. Penegakan hukum tidak sekadar kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter), tetapi berdasarkan pada semangat dan makna yang lebih dalam dari peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum bukan hanya membutuhkan kecerdasan intelektual seperti mengetahui pasal-pasal yang pas untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga harus dilakukan dengan kecerdasan spiritual.

(Baca juga: Menggali Karakter Hukum Progresif).

Faisal, doktor lulusan FH Undip, negara hukum saat ini terjebak pada retorika rasio instrumental, bukan substansi. Akibatnya, argumentasi moral seolah terasing karena persaingan kepentingan dan kekuasaan. Dalam bahasa Pak Tjip, hukum itu harus dijalankan dengan kecerdasan spiritual.

Menipisnya moralitas dalam penegakan hukum juga ditunjukkan oleh Asep N. Mulyana. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung ini memberi contoh sejumlah kasus seperti perkara Kakek Sarmin yang dituduh mencuri getah karet seharga 17.450 rupiah dan dihukum 2 bulan 4 hari penjara, dan kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao dan divonis pengadilan 1 bulan 15 hari. Banyak contoh sejenis yang menunjukkan tujuan negara hukum tak sepenuhnya dirasakan rakyat. Rakyat akhirnya mendengungkan adagium ‘hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah’. Berapa banyak uang negara untuk mengurus kasus-kasus yang mengganggu rasa keadilan semacam itu?

Asep menjelaskan saat ini ada semacam kegagalan mewujudkan keadilan substantif. Yang muncul ke permukaan adalah keadilan formal, keadilan prosedural. Menurut dia, kegagalan sistem peradilan (pidana) mewujudkan keadilan substantif tidak semata-mata karena landasan berpijak pada paradigma retributif, tetapi juga karena sesat pikir mengenai sistem peradilan pidana, terutama praktik diferensiasi fungsional. Lembaga penegak hukum seolah berjalan sendiri-sendiri, terfragmentasi. Padahal seharusnya relasi antar penegak hukum laksana mata rantai ban berjalan, saling melengkapi dan saling mengawasi.

Bagian dari Rule of Law

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan di webinar yang sama bahwa mekanisme pengawasan atau mekanisme kontrol adalah elemen dasar suatu rule of law (negara Hukum). Mekanisme kontrol itu tidak hanya dapat dilihat dari independensi peradilan, tetapi juga dari fenomena berkembangnya lembaga-lembaga yang negara yang menangani pengaduan masyarakat seperti Ombudsman Republik Indonesia,  Komnas HAM, KPK, dan Komnas Perempuan.

Dua elemen lain rule of law adalah prosedural dan substansi hukum. Aspek prosedural mencakup semua yang dilakukan pemerintah harus berdasar atas hukum, negara diatur oleh hukum. Dalam konteks ini hukum harus jelas, berkepastian, dapat diakses, diprediksi, dan dapat diterapkan secara luas. Pada aspek substansi terkandung prinsip keadilan, fairness dan due process of law. Selain itu terkandung pula perlindungan hak-hak individu dan hak asasi kelompok.

Menurut Sulistyowati, hukum tak mungkin mengabaikan masyarakat dan fakta yang terjadi di lapangan. Indonesia masa depan membutuhkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu yang fenomenal adalah pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum. Era digital telah membawa perubahan penting dalam dunia hukum. Selain itu, gap antara keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dikurangi.

(Baca juga: Melihat Tantangan Advokat di Era Digital).

Hukum yang responsif ditentukan bagaimana hukum dan perundang-undangan dibentuk. Jika ada hambatan dalam pembentukan politik hukum melalui legislasi di DPR, perkembangan politik hukum dan pembentukan hukum tidak boleh mati suri. Bagaimanapun, hukum harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan masyarakat. “Paradigma bahwa politik hukum itu hanya ada dalam proses legislasi harus digeser,” kata peneliti senior Mahkamah Konstitusi, Irfan Nur Rachman.

Jalur yang dapat ditempuh adalah mengembangkan politik hukum yudisial. Politik hukum yudisial adalah kebijakan hukum yang menentukan arah perencanaan dan pembangunan sistem hukum nasional yang dibuat melalui putusan-putusan lembaga yudisial. Irfan memberi contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai institusi pembentuk hukum.

Satjipto pun pernah menuliskan suatu harapan: ‘para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyat bahagia. Inilah yang juga disebut sebagai penyelenggaraan hukum progresif’.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua